Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVISE (…

MUNAWAR

ABSTRAK MUNAWAR, (2022) Perlindungan Korban Tindak Pidana Pengancaman Melalui Short Message Servise (SMS) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhouksemawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 59 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Dalam pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan…

KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN STATUS KORBAN PADA KASUS REVENGE PORN …

Andri Agustian

Indonesia belum mempunyai payung hukum terkait perlindungan korban revenge porn yang belum cukup kuat, pengaturan tentang perbuatan revenge porn saat ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, Namun pasal tersebut te…

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TAN…

Hasna Putri

Angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT. Namun dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kendala sehingga kasus terus mengalami kenaikan. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap KDRT dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN PARTISIPASI KORBAN (VICTIM PRECIPITATION…

cut feby salsabila

Pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, tidak terlepas dari peran partisipasi korban di dalamnya. Partisipasi korban (victim precipitation) dapat diartikan bahwa korban turut andil atau berkontribusi dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi korban seharusnya dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhk…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUN…

Mirza Dwan Sanova

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Regulasi hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual secara rinci di Indonesia baru diundangkan pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lingkungan Perguruan Tinggi. Kedua atur…

ANALISIS KEBUGARAN JASMANI DAN KESEHATAN MENTAL SISWA KORBAN BULLY DI SMA / S…

Cut Juwita Isni

ABSTRAK (Cut Juwita Isni) Kebugaran jasmani adalah kesanggupan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan semangat dan penuh kesadaran, yang dilakukan tanpa kelelahan yang berarti. Kesehatan Mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga terhindar dari ganguan-gangguan dan penyakit jiwa. Bully sebagai suatu keadaan ketika seseorang berulang kali dan dengan sengaja mengat…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1RNBAGI DIRI SEN…

Nur Azizah

Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Meski telah diatur tentang hukuman penggunaan narkotika golongan l bagi diri sendiri namun putusan masih berbeda beda antara satu dan yang lainnya, dalam perbuatan dan sanksi pidana sudah diatur, namun masih saja ditemukan pelaku yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PEMENUHAN HAK-HA…

Jupri Suhardi

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan atau melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, namun pada kenyataannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih sering dilakukan bahkan dengan cara yang beragam dan mengalami peningkat…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG NOMOR 96/PID.SUS/2018/PN.AMR TE…

IKHLASUL AMAL

IKHLASUL AMAL, 2022 ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG, MINAHASA SELATAN, SULAWESI UTARA NOMOR 96/PID.SUS/2018/PN.AMR TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57,) pp.,bibl., Dr. Ida Keumala Jeumpa,SH.,M.H. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Amr, menetapkan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D U…

DINAMIKA MEMAAFKAN PADA REMAJA SMA KORBAN BULLYING DI BANDA ACEH

Fauzah Marhamah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika memaatkan yang muncul pasca peristiwa bullying yang dialami remaja korban bullying yang menjadi salah satu solusi dalam mengurangi emosi negatif dalam diri dan dapat berubah menjadi emosi yang lebih positif sehingga korban dapat menjalani kehidupannnya dengan perasaan yang lebih tenang. Responden dalam penelitian ini adalah dua orang perempuan dan satu orang laki-laki korban bullying yang berusia 16- I7 tahun, …


    SERVICES DESK