Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSTORSI (SUATU PENELITIAN DI WILA…

Syarifah Fathimah

Pasal 27B jo Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut ketentuan tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya; memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau m…

TINDAK PIDANA MELAKUKAN EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI PENGEMIS (SUA…

LISMAIDA

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak menyebutkan setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Namun dalam prakteknya masih ditemukan eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Banda Aceh.Tujuan penulisan skripsi ini adal…

TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN BARANG DI DALAM TOKO USAHA DAGANG …

WAHYU MUZZAMMIL

Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal pencurian dengan pemberatan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara atau bahaya perang. Meskipun sudah dilarang pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang masih terjadi hal ini dapat diketahui dari kasus …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (SUATU PENE…

RAJA NOVAN ILHAM KABIR

ABSTRAK TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (Suatu Penelitian di Wilayah PT. PLN UP3 Sigli) (vi, 69) pp.,bibl.,tabl Nurhafifah, S.H., M.Hum. Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur tentang setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus…

PENGALIHAN SECARA PAKSA PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUD…

Azahra Nafilah Faradita

Semua negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, Belarusia melakukan tindakan pengalihan secara paksa terhadap pesawat udara Ryanair Flight 4978 dalam penerbangan Yunani menuju Lithuania demi menangkap seorang jurnalis sekaligus aktivis pro-oposisi asal negara tersebut berdasarkan Pasal ini. Namun, pengalihan secara paksa terhadap pesawat udara juga merupakan salah satu bentuk kejahatan pembajakan pesawat udara (hijack…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KO…

DAHRUL ICHSAN

ABSTRAK Darul Ichsan, 2017 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Namun di Wila…

ANALISIS UNSUR GERAK SENI RAPA’I GELENG

Mauliza Rahmi

ABSTRAK Kata Kunci: Analisis, Unsur Gerak, Seni, Rapa’i Geleng Penelitian ini berjudul “Analisi Unsur Gerak Seni Rapa’i Geleng”. Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana penerapan unsur tenaga, ruang dan waktu pada gerak tari Rapa’i Geleng. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur tenaga, ruang dan waktu pada gerak tari Rapa’i Geleng. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif , subjek penelitian adalah Tari Rapa’i Geleng, sedangkan yan…

ANALASIS DIGITAL FORENSIC DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK KEJAHATAN CYBER PADA TAH…

SARI RIZKI

ABSTRAK SARI RIZKI, ANALASIS DIGITAL FORENSIC 2017 DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK KEJAHATAN CYBER PADA TAHAP PEMBUKTIAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54),pp.,tabl.,bibl.,app. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik dinyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dengan adanya Undang-Undang ini serta Undang-U…

KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH MENURUT PERSPEKTIF…

HARDI YANTI

ABSTRAK HARDI YANTI KEJAHATAN PENCURIAN YANG 2017 DILAKUKAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH MENURUT PERSPEKTIF STATISTIK KRIMINAL DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Kejaksaan Negeri Banda Aceh) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (vi,58),pp.,tabl.,bibl., NURHAFIFAH, S.H., M.Hum., Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan bahwa bara…

SANKSI KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

FITRAH MAIYUZAR

Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Namun kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (7) U…


    SERVICES DESK