Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PENATAAN BANGUNAN KOTA BANDA…

Mulya Fathani

ABSTRAK Penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kota Banda Aceh tahun 2025 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota dalam mempercepat proses penataan bangunan serta meminimalkan potensi pelanggaran oleh pemilik bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penataan bangunan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh pada tahun 2025. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Van Horn …

ANALISIS TRANSFORMASI BUDAYA TRADISIONAL ACEH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUD…

JAINURSUMARMI KEVYN ALENTA

Kajian ini Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya integrasi budaya tradisional Aceh dalam kebijakan publik, khususnya melalui implementasi Qanun Syariat Islam terkait gaya hidup, rokok, dan pakaian di Gampong Pineung, Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai adat seperti religiusitas, musyawarah, dan kolektivitas diinternalisasi dalam perumusan kebijakan publik serta menilai efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal. Metode penelit…

KEBIJAKAN DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MENDUKUNG UPAYA MITIGASI KONFLIK D…

CINDY ATIKA

Angka kejadian konflik manusia dengan satwa liar di Kabupaten Aceh Selatan cukup tinggi dan meningkatkan risiko terjadinya transmisi penyakit zoonosis. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya mitigasi konflik manusia dengan satwa liar dan risiko transmisi zoonosis dari satwa liar ke manusia, sehingga perlu diketahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pemerintah daera…

PENGARUH KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEMISKINAN: KASUS RU…

FITRI GUSNIA WERTI

ABSTRAK Judul : Pengaruh Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan: Kasus Rumah Tangga di Provinsi Aceh Penulis : Fitri Gusnia Werti NIM : 2201101010113 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembanguan Pembimbing 1 : Dr. Sartiyah, S.E., M.Si. Pembimbing II : Riswandi, S.E., M.Ec., Ph.D Konsentrasi : Ekonomi Regional dan Perkotaan Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan Upah Minimum…

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN RISIKO KREDIT TERHADAP PERILAKU KREDIT PERBANK…

RIFA ASDIANTARI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Moneter dan Risiko Kredit terhadap Perilaku Kredit Perbankan: Analisis Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana kebijakan moneter dan risiko kredit dapat memengaruhi cara bank dalam menyalurkan kredit. Penelitian ini mengkaji apakah kebijakan moneter (suku bunga) dan risiko kredit (kredit bermasalah) berpengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) mau…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BE…

MUKHLIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mukhlis Faisal** Rizanizarli*** Eddy Purnama**** Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK) disebutkan, bahwa “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum unt…

KEBIJAKAN PARTAI ACEH DALAM PEREKRUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYA…

Agusliani

Keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Aceh. Meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan melalui regulasi nasional yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Partai Aceh, sebagai partai politik lokal, memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan perekrutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERAPAN KEBIJAKAN …

AULIYA RAMADANI

ABSTRAK Tingginya angka perokok di Kota Banda Aceh mendorong pemerintah daerah menetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan menciptakan lingkungan yang sehat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan sehingga penerapannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan penerapan kebijakan K…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

DINAMIKA DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM PIDIE SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025

Putri Balqis

Dinamika pembentukan Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pidie yang dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kotan Layak Anak di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SI…

Nanda Zulisma Yenni

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN) Nanda Zulisma Yenni* Azhari** M. Adli*** ABSTRAK Fenomena nikah siri di Kabupaten Aceh Selatan menimbulkan persoalan hukum dan administratif, khususnya terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya berdasarkan perkawinan sah dan tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang No…


    SERVICES DESK