Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TAN…

Hasna Putri

Angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT. Namun dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kendala sehingga kasus terus mengalami kenaikan. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap KDRT dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda…

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DI DESA KUNI…

Sinta nirwana

Berdasarkan keputusan WHO yang menetapkan Indonesia sebagai salah satu Negara yang berstatus terkena pandemi Covid-19, kemudian pemerintah memberikan respon dengan menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana non-alam yang dibuat dalam keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Berdasarkan adanya penyebaran pandemi Covid-19 tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakannya untuk…

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PE…

Yanggi Safitri

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (pemutihan) dalam meningkatkan penerimaan pajak Daerah pemerintah Aceh periode 2017-2021 serta untuk menganalisis seberapa besar persentase kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA). Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa observasi, wawancara,…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUP…

Kamalia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kasus Pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penanganan Kasus Pertanahan yang belum terlaksana dengan efektif akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penanganan Kasus Pertanahan guna menyelenggarakan …

KEBIJAKAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM MEN…

Zesna

KEBIJAKAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PIDIE JAYADALAM MENINGKATKAN PRESTASI ATLET PPLPD ABSTRAK (Zesna) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas daerah di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi kreatif. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki tujuan-tujuan yang fokus pada permasalahan. Dalam bidang olahraga, prestasi atlet PPLPD menjadi tujuan utama dalam bidang olahraga…

KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 49 TAHUN 20…

AGUSTIA TRIVANI

Peraturan Gubernur (pergub) No. 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif disahkan oleh Gubenur Aceh bapak Dr. H. Zaini Abdullah dengan pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), tenaga honorer/kontrak perempuan. Namun yang terjadi penerapan implementasi qanun ini tidak berjalan maksimal hanya satu orang saja yang mengikuti sesuai ketentuan pergub tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi pergub No. 49 Tahun 2016 te…

PENGARUH KEPEMILIKAN MANEJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KEBIJAKAN HUT…

TONGAM SARTIKA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen di perusahan manufaktur BEI, pengaruh kepemilikan institisional terhadap kebijakan dividen di perusahaan manufaktur BEI, pengaruh kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen di perusahaan manufaktur BEI, dan mengetahui apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan dividen berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan hutang di perusahaan manufaktur BEI. Popula…

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA “ACEH CARONG” UNTUK MAHASISWA PROV…

T.M. Jamil

ABSTRAK Kebijakan Pemerintah provinsi Aceh melalui Program “Aceh Carong” telah berkomitmen untuk memproritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi Aceh. Untuk mendukung provinsi Aceh yang lebih sejahtera telah dimulai sejak tahun 2017-2022. Dalam implementasi dan realisasi kebijakanya, ditemui beragam masalah baik dari rekrutmen penyaluran sampai kepada pemanfaatan beasiswa Aceh Carong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan realisasi kebijakan …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA. BANDA ACEH DALAM BERBUSANA ISLAMI

T.Ridwansyah

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pada Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh berbusana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi fenomena sosial yang keliru dengan identitas asli dan visi Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Implementasi dan Hambatan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BAN…

CHICKA AYU WULANDARI

Kota Layak Anak (KLA) merupakan program pemerintah yang mengacu pada perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Pada tahun 2021, Kota Banda Aceh mendapatkan penghargaan KLA pada tingkat Madya dan di tahun yang sama, kasus kekerasan pada anak di Kota Banda Aceh merupakan kasus tertinggi dibanding dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Aceh. Sehingga hal ini menjadi tanda tanya perihal implementasi KLA yang ada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebi…


    SERVICES DESK