Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TERPADU BLANG…

MUHAMMAD FADHIL

ABSTRAK TPA Regional Terpadu Sanitary Landfill Blang Bintang dibangun atas dasar perkembangan penduduk dan jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Banda Aceh, namun dalam implementasi dan kewenangan pengelolaan kebijakan tersebut menjadi masalah tersendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika implementasi pengelolaan dan pembagian kewenagan atas pengelolaan TPA Blang Bin…

ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH DAL…

Denny Suheri Abdullah

ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA PELAJAR Abstrak (Denny Suheri Abdullah) Olahraga pendidikan telah tertuang dalam undang-undang nomor 3 tahun 2005 sebagai salah satu unsur dalam sistem keolahragaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) dalam mengembangkan prestasi olahraga pelajar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif de…

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR DI ACEH

IRWAN SAPUTRA

Pembalakan liar merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan dan mengancam kelangsungan kehidupan sosial bermasyarakat. UU Nomor 18 Tahun 2013 menekankan agar penanggulangan terhadap pembalakan liar dilakukan dengan sanksi hukum yang efektif serta penegakan hukum optimal agar. Aceh adalah provinsi yang memiliki angka kerusakan hutan cukup tinggi, merujuk pada SK/MenLHK No.103/Men-LHK-II/2015 luas kawasan hutan Aceh mencapai 3.557.928 hektar, angka itu terus menyusut…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR MASA JABATAN TAHUN 200…

T. Alaidinsyah

Kebijakan Bupati Aceh Besar masa jabatan Tahun 2007 -- Tahun 2012 dalam bidang perekonomian yang meliputi pertanian, perdagangan, koperasi dan unit kegiatan masyarakat (UKM) di maksudkan untuk meningkatkan kualitas perkonomian di Aceh Besar, dalam bidang pendidikan kebijakan-kebijakan yang di harapkan memberikan perubahan juga di laksanakan walaupun terkendaJa dengan berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Bup…

PENGARUH NILAI TAMBAH EKONOMIS, PROFITABILITAS, DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP…

ARI MUSLEM

PENGARUH NILAI TAMBAH EKONOMIS, PROFITABILITAS, DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Oleh : Ari Muslem Npm : 1701203010057 Pembimbing : 1. Zuraida, S.E, M.B.A., Ak., CA.,Ph.D. 2. Dr. Indayani, S.E., M.Si., Ak., CA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai tambah ekonomis, profitabilitas, dan arus kas operasi terhadap ke…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN MAL …

Cici Ayu Deanti

Berdasarkan Permenpan Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dapat menjadikan sebuah solusi dari pelayanan publik yang masih belum terintegrasi antara pelayanan pusat dengan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat. Setiap daerah Kota ataupun Kabupaten di Indonesia harus ikut berkontribusi dengan melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Pu…

KOMUNIKASI KEBIJAKAN DINAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ACEH SINGKIL D…

ARIE MAWARDI

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Komunikasi Kebijakan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini berjudul “Komunikasi Kebijakan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Singkil”. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil, karena Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki …

ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSAN…

ADE IRWANSYAH

ABSTRAK Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis p…

KEBIJAKAN PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI UNIVERSITAS …

NABILA WANDALIA

ABSTRAK Universitas Syiah Kuala adalah kampus yang dikenal dengan Jantong Hatee Rakyat Aceh memiliki 12 Fakultas dan 1 Pasca Sarjana. Kampus ini sendiri sudah memiliki begitu banyak keberagaman karena yang akan melajutkan studi di Universitas Syiah Kuala bukan hanya datang dari Pulau Aceh dan Sumatera saja melainkan hingga ke ujung Papua. Dari keberagaman suku budaya, dan adat bisa mempersatukan seseorang untuk saling mengenal di Universitas. Dan juga setiap makhluk yang hidup diciptakan o…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM OLEH PEMERINTAH GAMPONG LAMG…

Wardiman

ABSTRAK Pamplet tamu wajib Lapor 1x24 menjadi hal yang biasa dilihat di gang-gang gampong di Aceh. Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam untuk mendukung ketertiban di Gampong Lamgugob, namun masih banyak praktek asusila kendatipun pamplet tersebut sudah terpasang dimana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam oleh Pemerintah Gampong Lamgugob serta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori proses implementasi kebijakan serta teori kel…




    SERVICES DESK