Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (S…
Magfirah
ABSTRAK MAGFIRAH 2023 TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp., bibl., tabl. (Nursiti, S.H., M. Hum) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dalam UU SPPA ada tiga ketegori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tind…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI KASUS PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI KABUPAT…
RINA OKTAVA
Rina Oktava, 2023. Peran Hakim Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Di Kabupaten Aceh Barat. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh para mediator. Penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam memediasi kasus perceraian di Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya hakim mediasi dalam mengatasi kasus …
- Fakultas KIP PPKN, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN STATUS KORBAN PADA KASUS REVENGE PORN …
Andri Agustian
Indonesia belum mempunyai payung hukum terkait perlindungan korban revenge porn yang belum cukup kuat, pengaturan tentang perbuatan revenge porn saat ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, Namun pasal tersebut te…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUP…
Kamalia
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kasus Pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penanganan Kasus Pertanahan yang belum terlaksana dengan efektif akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penanganan Kasus Pertanahan guna menyelenggarakan …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADA…
ZULFAN FAHNI
ABSTRAK Zulfan Fahni (2021) Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Namun dalam kenyataanya …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
ANALISIS DAN USULAN PERBAIKAN PROSES BISNIS PEMENUHAN PESANAN MENGGUNAKAN MET…
ELVIZA MASYURAH
Bawadi Coffee merupakan salah satu industri kecil menegah yang memproduksi kopi arabika gayo yang berdiri dikota Banda Aceh. Sebagai industri yang terbilang cukup suskses, Bawadi Coffee belum dapat mempresentasikan proses bisnis dengan baik, permasalahan proses bisnis Bawadi Coffee terdapat pada pemenuhan pesanan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa aktivitas dalam proses bisnis pemenuhan pesanan yang tidak memiliki nilai tambah dalam kegiatan bisnis serta tidak berkontribusi langsung dalam…
- Fakultas Teknik, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENJATUHAN SANKSI ADAT PADA KASUS KHALWAT (MESUM) DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE
Salsabila
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 24 telah memberikan kewenangan kepada lembaga adat dan Mahkamah Syar’iyah untuk penyelesaian jarimah khalwat, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Pasal 13 ayat (1) huruf d juga menyebutkan bahwa khalwat adalah salah satu perselisihan/sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Pidie, lembaga adat sangat berperan aktif…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya