PENERAPAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA …
ANITA CHEHA VONNA
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
Universitas Syiah Kuala
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditegaskan bahwa “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.” Pada praktiknya, di Kota Banda Aceh terdapat badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tidak menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan …
Penelitian ini didasari oleh pentingnya kehalalan produk bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan bagi semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal, selain itu Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) melarang pelaku usaha mengedarkan produk yang tidak sesuai ketentuan halal. Namun, di Kabupaten Muaro Jambi masih banyak pelaku…
ABSTRAK Pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan, Program Pemerintah untuk mengatasinya adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menanggung Pelayanan KB. Kontrasepsi IUD yaitu kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi, penggunaan IUD terus mengalami penurunan karena dipengaruhi faktor pengetahuan, persepsi dan Program JKN. Tujuan penelitian ini adalah mencari Hubungan Pengetahuan dan Persepsi peserta Program JKN terhadap penggunaan kontrasepsi IUD di RSUD dr. Zainoel Abidin.…
Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),Derajat Kesehatan Masyarakat Aceh Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah pengaruh program JKA terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat Aceh (angka kematian ibu, angka kematian bayi dan umur harapan hidup) dan efektif, efesien realisasi pelaksanaan anggaran JKA. Tujuan utama dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh program JKA terhadap tingkat derajat kesehatan Aceh.angka kematian ibu (AK1), angka kematian bayi …
Pasal 15 Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dilakukan uji materiil oleh MK dan MK menetapkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kedua putusan ini, menjadi dasar hukum eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Adanya Putusan MK tersebut, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik terhadap kreditur maupun debitur. Ketidakpastian hukum tersebut terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia secara sah di Indonesia. Tuj…
BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan program jaminan sosial di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Lembaga ini bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja melalui lima jenis program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerja…
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, benda yang menjadi objek jamian fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa, serta denda yang berat, namun tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusi…
-