Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI N…

Nina Carolina

Peningkatan produktivitas kerya pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan bag setiap pimpinan instansi pemerintah. Hal ini disebabkan produktivitas pegawai akan sangat menentukan keberhasilan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai adalah Lingkungan kerja dalam pemberian Jaminan Sosial Penelitan imi bertujuan untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja dan…

PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN …

Raihan Hafizh

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, namun dalam praktiknya pada BPRS Hikmah Wakilah masih ada pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia, faktor yang menyebabkan jaminan fidusia tidak didaftarkan pada pemberian pembiayaan, dan pelaksanaan eksekusi jami…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA JAMINAN FIDUSIA ATAS PENYUSUTAN NILAI OB…

ADINDA NURLIJA SOFIA

Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pe lunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar. Dalam praktiknya pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sigli 2 adanya 2 (dua) objek kendaraan roda empat yang mengalami penyusutan nilai setelah dil akukannya eksekusi akan tetapi hasil penjualan tidak mencukupi sisa hutang debitur sehingga kreditur mengalami risiko ker…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA…

NIKA LIAN TIKA

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa : “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia”. Dalam praktik perjanjian pembiayaan konsumen, pengalihan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh debitur tanpa melalui persetujuan dari keditur. Hal ini terjadi dalam perjanjian pembiayaan…

ANALISIS KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMIN…

AKMALIA MISLI

Penelitian ini mengkaji terkait pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja di Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (2) yang mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya pada program JKK BPJS Ketenagakerjaan. Dalam upaya untuk melindungi tenaga kerja dan memastikan kesejahteraan pekerja, pemerintah telah mengimplementasikan program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup berbag…

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JA…

Rais Ulhaq

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL di BANDA ACEH DAN ACEH BESAR  Rais Ulhaq Mohd. Din ** Teuku Ahmad Yani *** ABSTRAK Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam d…

ANALISIS TOTAL PENDAPATAN RUMAH TANGGA DENGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR JAMINAN KESE…

MUHAMMAD RIZKY

ABSTRAK Jaminan kesehatan merupakan sistem yang menagtur pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta yang terdaftar dalam program asuransi sosial. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. …

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN YANG MENGGUNAK…

Agustami Phonna

Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap tingkat kepuasan pasien rawat inap yang menggunakan fasilitas JKA di RSUZA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif melalui pcnyajian dan penyusunan data ke dalam tabel. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dan perhitungan Skala Likert. Hasil penelitian …

KAJIAN PEMANFAATAN JAMINAN SEBAGAI SALAH SATU METODA PENGALIHAN RISIKO PADA P…

Topan

Industri konstruksi merupakan proyek yang spesifik karena bersifat temporal (proyek) dengan sekala besar maupun kecil, dan pada umumnya mempunyai risiko yang sangat tinggi. Timbulnya risiko pada proyek konstruksi dapat diakibatkan oleh adanya masalah pada desain dan dokumentasi, keadaan alam, masalah pada saat pelaksanaan pekerjaan, masalah akibat suatu kebijaksanaan pemerintah, masalah yang berhubungan dengan situasi ekonomi dan lain-lain. Dalam hal ini perlu dilakukan kajian pemanfaa…

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINA…

Rahmi Liana

Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Kredit Bank (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/ Pdt/ 2020) Rahmi Liana*, Yusri***, Siti Rahmah*** Abstrak Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Pasal 36 Ayat (1), memungkinkan suami atau istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 56 Ayat (2) mewajibkan pendaftaran perkawinan yang terjadi di luar negeri dalam waktu satu tahun setelah ke…




    SERVICES DESK