Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK PRABOWO-GIBRAN MELALUI TAGLINE KAMPANYE GEMOY DAN…

Nur Zuraidah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kampanye pasangan calon presiden Prabowo–Gibran pada Pemilu 2024 dengan tagline viral “Gemoy” dan “Sekali Putaran”. Meski mendapat perhatian luas secara nasional, efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Banda Aceh masih dipertanyakan mengingat karakter sosial budaya yang religius dan rasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komunikasi politik Prabowo- Gibran terhadap partisipasi politi…

PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU SERENTAK TAHUN …

AZIMA RAUDHALIA JUNNAH

Pemilih Pemula merupakan kelompok pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan memiliki karakteristik perilaku politik yang masih berkembang. Perilaku pemilih pemula dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor psikologis, sosiologis dan rasional. Pada Pemilu Serentak tahun 2024, tingkat partisipasi politik mencapai 81,48% dimana sebagian pemilih merupakan pemilih pemula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku pemilih pe…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

DINAMIKA KONFLIK POLITIK PASCA-PILKADA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 (STUDI…

ARIEF BILLAL

Konflik politik pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan fenomena yang sering terjadi dalam sistem demokrasi lokal dan berpotensi memengaruhi hubungan antarelite politik serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kabupaten Bireuen, dinamika tersebut terlihat dalam hubungan politik antara Mukhlis Takabeya dan Ruslan Daud yang berasal dari kubu politik berbeda pada Pilkada 2024. Perbedaan kepentingan dan pandangan politik yang berlanjut setelah Pilkada menimbulkan dinamika konflik y…

POLITIK HUKUM DALAM KONSTRUKSI MODEL PEMBINAAN TERPIDANA JINAYAT DI ACEH

Amrullah

ABSTRAK Pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh No. 12 tahun 2025 tentang perubahan Qanun No. 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menciptakan dualisme sistem hukum pidana khususnya di Provinsi Aceh dan belum diikuti oleh dualisme institusional pada fase eksekusi pasca putusan hakim mahkamah. Secara normatif, Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seca…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PENURUNAN JUMLAH LEGISLATOR PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACE…

TEUKU MUHAMMAD SYAHRAFI HAZEN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor politik, sosial, dan institusional yang menyebabkan penurunan jumlah legislator perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Pemilu 2024, serta menganalisis bagaimana proses rekrutmen dan seleksi internal partai politik di Aceh memengaruhi peluang keterpilihan calon legislatif perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus partai…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGEMBALIAN BARANG OLEH K…

Siti Farul Balqis

Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menjamin hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas barang yang telah diserahkan dan hak untuk menerima perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan Pasal 5 huruf b UUPK mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam setiap transaksi termasuk dalam proses pengembalian barang. Namun, dalam pelaksanaannya pe…

KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNAL PARTA…

Cut Putri Nadia

Penyelesaiannya perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, masih menyisakan masalah berupa kekaburan dan ketidakpastian hukum,…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANGRNPADA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA …

SABIANI

ABSTRAK Politik uang merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi perilaku pemilih dengan memberikan sejumlah uang, hal tersebut timbul dari seseorang maupun golongan, dengan tujuan memengaruhi suara pemilih. Konsep ini berangkat dari anggapan yang dimana uang sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang dan digunakan untuk alat arah kebijakan,Aceh singkil merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh yang setiap tahun pemilihan calon kepala daerah terdapat …

HUBUNGAN KELAS MENENGAH DAN POLITIK ELEKTORAL (STUDI KASUS KETERLIBATAN KELAS…

Nauval Fahreza

Kelas menengah yang selama ini dianggap pendukung demokrasi justru banyak terlibat dalam mendukung kemenangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 melalui kampanye media sosial, influencer, dan citra “Gemoy”. Setelah pemilu, sejumlah pendukung dari kalangan artis dan influencer juga memperoleh jabatan di pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme keterlibatan kelas menengah secara ekonomi dalam kampanye pemenangan pasangan Prabowo Subianto–G…

DILEMA NETRALITAS: KETERLIBATAN KEPALA DESA DALAM POLITIK PRAKTIS PADA PILKAD…

SAED SHIRAZI ALFAIED

ABSTRAK Keterlibatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, pada pilkada Aceh 2024 dalam politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah melanggar prinsip netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk politik praktis yang dilakukan oleh kepala desa dalam pilkada Aceh 2024 dan mengidentifikasi faktor penyebab kepala desa sulit untuk bersikap netral d…


    SERVICES DESK