Universitas Syiah Kuala
Dalam mensosialisasikan produk SOPP Pos, Marketing PT. Pos Indonesia (Persero) Banda Aceh menggunakan variabel bauran pemasaran yaitu : Periklanan, Personal Selling dan Promosi Penjualan.Media promosi yang digunakan PT. Pos Indonesia (Persero) Banda Aceh meliputi : radio, televisi, spanduk, brosur, poster, web site dan pensponsoran (event).
Perjanjian pada dasarnya harus lahir dari kesepakatan bebas para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, kesepakatan seringkali tidak terbentuk secara bebas karena adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Pasal 1321 KUH Perdata hanya mengatur tiga bentuk cacat kehendak, yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Belum adanya pengaturan eksplisit mengenai penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia, guna menj…
ABSTRAK Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan fungsi sosial jabatan notaris. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas bentuk, ruang lingkup, dan batasan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup kewajiban tersebut, mengkaji makna dan kedudukannya b…
This research aims to analyze the effect of change in economic growth and income inequality on poverty in Indonesia. According to the objectives, this research will estimate elasticity of poverty to growth and inequality for thirty three provinces in Indonesia using Headcount ratio, Gini Ratio and per capita GRDP for each 33 province on year 2007 to 2010. The result shows that economic growth has significantly negative effect on poverty for period 2007 - 2010. …
KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA TANTHAWI HUSNI DJALIL ADWANI MAHDI SYAHBANDIR ABSTRAK Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, maupun dalam Undang-Undang pidana materiil yakni …
Penelitian ini menguji pengaruh corporate income tax dan human capital terhadap foreign direct investment pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tersebut. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 27 perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh a…
Malpraktik medis merupakan salah satu masalah hukum dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkaitan erat dengan perlindungan pasien dan pertanggungjawaban tenaga medis. Di Indonesia, peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas malpraktik medis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan di Malaysia diatur dalam Act Number 50 of 1971 on Medical Act dan Act Number 574 on Pena…
Penculikan anak internasional telah menjadi masalah yang semakin penting dalam sengketa keluarga lintas batas, terutama dalam pernikahan campuran yang melibatkan perceraian dan konflik hak asuh. Idealnya, sengketa semacam itu harus ditangani melalui kerangka hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan anak, kepastian hukum dan kerja sama yang efektif. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, dan masih belum memiliki mekanis…