Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DAL…

Khairida

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT Khairida? Prof. Dr. Syahrizal Abbas?? Dr. Mohd. Din??? ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak dalam Undang-Undang terse…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENUKARAN HARTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 20…

Idia Isti Iqlima

PENUKARAN HARTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Idia Isti Iqlima Syahrizal Abbas Ilyas ABSTRAK Dalam pandangan fikih, para fuqaha berbeda pendapat mengenai perubahan bentuk harta wakaf, sebagian para ulama membolehkannya dan sebagian lain melarangnya. Dikalangan mazhab Maliki dan Syafi’i sangat menekankan pada keabadian harta benda wakaf walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh harta benda wakaf itu dilakukan perubahan dengan ben…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

SYAHRUMAN TAJALLA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA Syahruman Tajalla* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Begitu juga orang yang turut melakukan dipidana sama dengan orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP). Pidana perusakan terhadap barang dalam hukum Islam tergolong jarimah ta’zir, oleh karena it…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS MENURUT HUKUM …

Hamdani

Hamdani, Ilmu Hukum,. Abstrak Hamdani, 2018 perbandingan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris menurut hukum islam dan kitab undang-undnag hukum perdata fakultas hukum, universitas syiah kuala(v,50),Pp, bibl.,Ilyah, S.H.,M.Hum. Masalah hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi sebagai akibat dari imbalan yang diterima orang yang berhutang. Perihal mengenai mewarisi hutang ini sangat penting untuk di perhatikan, mengigat bahwa dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Huku…

KAJIAN YURIDIS PERNIKAHAN MELALUI QADHI LIAR (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN A…

Ratna Juita

ABSTRAK Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan dan harus menurut agama masing-masing. Dalam agama Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah baru dikatakan sah. Salah satu rukun nikah ialah adanya wali yang sah yang berhak menikahkan. Pada praktiknya di Kabupaten Aceh Besar pernikahan ada yang melalui jasa qadhi liar yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitia…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PROSES MANAJEMEN DAN DISTRIBUSI SURAT PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR…

Roza Ayu Putri

ANALISA DEMAND PENUMPANG DAN STUDI KELAYAKAN FINANSIAL PENERBANGAN RUTE DARI …

TRI HANDAYANI

ANALISA DEMAND PENUMPANG DAN STUDI KELAYAKAN FINANSIAL PENERBANGAN RUTE DARI BANDA ACEH KE NAGAN RAYA, ACEH BARAT DAYA DAN GAYO LUES Oleh, Tri Handayani NIM. 1409200060050 KomisiPembimbing: 1. Dr. Renni Anggraini, ST, M. Eng 2. Dr. Ir. M. Isya, MT ABSTRAK Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota yang secara topografi berbukit dan bergunung. Hal ini menyebabkan jalur transportasi darat dan laut antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki jarak tempuh yang relat…

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAY…

Aharis Mabrur

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Kajian Yuridis Komparatif dengan Konsepsi Pidana Hudud dalam Syariah Penal Code Order, 2013 Brunei Darussalam) Aharis Mabrur* Rusjdi Ali Muhammad** Mohd. Din*** ABSTRAK Secara konseptual, pidana hudud itu unik dan berbeda dibandingkan konsep hukum pidana manapun. Pemidanaannya tidak semata-mata atas adanya kerugian orang lain karena merupakan pelanggaran hak Tuhan. Pidananya dikenal berat, tertentu,…

KONTROVERSI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA(S…

Reza Fahlevi

REZA FAHLEVI 2015 ABSTRACT THE CONTOVERSY OF SHARIA LAW IMPLEMENTATION AND HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT (The Case Study On The Implementation of Sharia Law of Criminality in Banda Aceh) The Faculty of Social and Political Sciences, Syiah Kuala University (viii, 85), pp., references., appendices. (Dr. Effendi Hasan, M.A. and Cut Maya Aprita Sari, M.Soc., S.c.) Since 2002, The Government of Aceh has applied Islamic Shariah Law. But after few years, the Government encountered many criticism…

HAK AHLI WARIS NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI …

Fizza Riska

ABSTRAK FIZZA RISKA, HAK AHLI WARIS NON MUSLIM TERHADAP 2014 HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63)pp.,bibl. Ilyas, S.H., M.Hum Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga ulama dan para pemikir Islam selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Hak ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam dalam huku…


    SERVICES DESK