KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KUHP DAN DI LUAR KUHP
ABSTRAK
HETTI NURMALASARI, KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KUHP 2015 DAN DI LUAR KUHP.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,90),pp.,tabl.,bibl
(RIZA NIZARLI., S.H., M.H)
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 7 Statuta Roma dan Pasal 9 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah, salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut secara langs…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUN…
ABSTRAK
MUHAMMAD DUSTUR PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGAN RAYA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,54), pp., bibl.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum
Pasal 17 (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan secara tegas melarang pengunaan kawasan hutan tanpa izin yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, ancaman hu…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH…
Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus). Pasal 351 ayat (2) menyebutkan bahwa jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana penjara yang da…
STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGA…
Lembaga Ombudsman di Indonesia dijalankan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 undang-undang tersebut, Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan serta badan-badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Lembaga negara Ombudsman di Swedia diatur dalam konstitusi yang bernama Instrument of Government pada B…
TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI
ABSTRAK
DARASHYNNY, TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 59), pp, tabl, bibl.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H, M.H.)
Tindak pidana pekosaan merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia. Tindak pidana perkosaan telah diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesopanan dari Pasal 285 hingga Pasal 288. Namun perkosaan yang diatur dalam KUHP, terbatas pada pe…
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG DILAKSANAKAN DALAM WILAYAH …
Menurut pasal 175 ayat 1 sub d Kompilasi Hukum Islam kewajiban ahli waris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Namun kenyataannya di Banda Aceh maupun di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, masih ada yang tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak sehingga menjadi sengketa warisan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pembagian warisan, …
ANALISIS KANDUMGAM FORMALIN PADA TAHU YANG DIPRODUKSI OLEH HOME INDUSTRY DAN …
ABSTRAK
Kata Kunci: Kandungan formalin, tahu home industry, tahu pedagang pasar.
Telah dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kandungan Formalin pada Tahu yang Diproduksi oleh Home Industry dan yang di Pasarkan di Kota Banda Aceh” pada bulan November 2014 di UPTD Laboratorium Kesehatan Banda Aceh. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan kandungan formalin pada tahu yang diproduksi oleh home industry dengan pedagang tahu di pasar Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah…
HAK AHLI WARIS NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI …
ABSTRAK
FIZZA RISKA, HAK AHLI WARIS NON MUSLIM TERHADAP
2014 HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 63)pp.,bibl.
Ilyas, S.H., M.Hum Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga ulama dan para pemikir Islam selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Hak ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam dalam huku…
PELANGGARAN PESAWAT DORNIER 328 DI WILAYAH UDARA INDONESIA MENURUT HUKUM INTE…
Pasal 3 huruf c Konvensi Chicago 1944 menentukan bahwa setiap pesawat udara negara (state aircraft) anggota Konvensi Chicago 1944 dilarang melakukan penerbangan di wilayah udara negara lain tanpa izin. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur bahwa pesawat udara negara asing yang hendak melakukan penerbangan di wilayah udara Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesi…
