DISHARMONISASI LANDASAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILIHAN UM…
ABSTRAK
Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh mengalami tumpang tindih
kewenangan antara lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh
(Panwaslih)dengan Badan
Pengawasan Pemilu
(Bawaslu). Kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang kuat
yaitu diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kewenangan yang
diberikan kepada kedua lembaga tersebut adalah sama yaitu mengawasi dan memastikan
pe…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PARIWARA YANG MENYESATKAN DI SURAT …
ABSTRAK
Saidil Ambia,
2018
Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.
Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sejumlah hak konsumen dimana konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha seharusnya mengiklankan suatu produk barang dan/atau jasa sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyata…
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2017/PN-JTH TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG…
ABSTRAK
NUR NAJMI 2018 STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2017/PN-JTH TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(v,66)pp.,bibl.,app.
Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.
Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah suatu gugatan yang secara formal tidak memenuhi syarat formil, sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa, sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pdt.G/2017/Pn-Jth. Dalam …
