Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILAS…

Muhajir

ABSTRAK MUHAJIR 2016 KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 71) pp., bibl (ILYAS, S.H., M. Hum.) Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehingga, pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan sebagai orang yang…

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 470/PK/PDT/2014 TENTANG PENOLAKA…

Andi Rionaldi

i ABSTRAK ANDI RIONALDI STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 470/PK/Pdt/2014 TENTANG PENOLAKAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,54) pp., bibl, app. (Syamsul Bahri, SHI.,M.A.) Negeri Amahai yang terletak di kabupaten Maluku Tengah memiliki istiadat yang berhubungan dengan pewarisan bagi anak angkat dimana pada penetapan warisan kepada anak angkat terjadi karena menurut huk…

PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE

Syarifah Rizki Anggraini

ABSTRAK PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55) pp, bilb, app,tabl. (Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum penguasaan atas tanah. Menurut Ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960, bahwa tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kapada yang empunya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Namun dalam kenyata…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140 /PK/…

Annesa Alwaris Desky

Pasal 35 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menyatakan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian pada yayasan atau pihak ketiga. Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 140 /PK/Pdt/2015 dalam penelitian ini, Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 35 ayat (5) sebagaimana mestinya. Kesalahan penerapan hukum dalam …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN MENURU…

Wirda Anggrayni

ABSTRAK WIRDA ANGGRAYNI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada 2016 Saat Konflik Bersenjata Di Yaman Menurut Hukum Humaniter Internasional Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,60) pp., bibl.,appdx. (Prof. Dr. Adwani, S.H,.M.Hum) Sengketa bersenjata non internasional adalah kondisi pertempuran antara angkatan bersenjata pernerintah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir didalam wilayah suatu Negara. Konflik bersenjata di Yaman menimbulkan banyak korb…

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADI…

Intan Shania

ABSTRAK INTAN SHANIA, PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARIAN 2016 TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UUHC TAHUN 2014 DI PROVINSI ACEH. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vii.74) pp.,bibl.,tabl.,app. (Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.) Perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (…

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (SUATU …

Fitria

Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Fitria, 2016 Rizanizarli, S.H., M.H., Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi merek…

TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN PEMILIK BANGUNAN AKIBAT PE…

Fahrul Amri

ABSTRAK Fahrul Amri, 2016 Mustakim, S.H., M.Hum. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu. Seiring untuk meningkatkan pelayanan PT. PLN (Persero) kepada pelanggan maka banyak dilakukan pendirian t…

PELAKSANAAN HAREUTA PEUNULANG KEPADA ANAK PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN HUKUM I…

Lulu Munirah

ABSTRAK PELAKSANAAN HAREUTA PEUNULANG KEPADA ANAK PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM LULU MUNIRAH, 2016 (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 56), pp., bibl., app. (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H) Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kemudian Pasal 210 KHI juga menyata…

PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU …

Rini Mihartika

ABSTRAK RINI MIHARTIKA, PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. ( v,52 ) pp.,bibl.,tabl. NURHAFIFAH, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang…


    SERVICES DESK