Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ELECTRONIC BANKING P…

Nazaruddin

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

KAJIAN NORMATIF ATAS PEMBERLAKUAN HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 20…

Erick Miranda

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf (b) dan (c) menjelaskan bahwasanya Qanun tersebut juga berlaku bagi non muslim yang ada di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jarimah yang ada di dalam Qanun Jinayat yang dapat diberlakukan kepada masyarakat non muslim dan untuk mengetahui apakah dengan adanya hukuman cambuk yang ada di dalam Qanun Jinayat dapat tercapai tujuan pemidanaan dikaitkan dengan filosofi pemidanaan. Untuk menjawab permasalahan dalam …

GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KESALAHAN TENAGA KESEHATAN DAL…

Tamardi Arief

ABSTRAK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KESALAHAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI (Suatu Penelitian di Puskesmas Beutong dan Puskesmas Suka Mulia Kabupaten Nagan Raya) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v,58) pp., bibl. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, “tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitka…

TINDAK PIDANA (JARIMAH) MAISIR MENGGUNAKAN DOMINO DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH S…

Fitrah Ruri

ABSTRAK FITRAH RURI, 2017 (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram e…

TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (SUATU P…

Gandewa Pamungkas

ABSTRAK Gandewa Pamungkas, 2017 Nurhafifah, S.H., M.Hum. Buku II bab V Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan, menariknya kasus ini terjadi diruang lingkup keluarga dan pelaku kekerasan ini berjumlah dua orang dari korban yang melakukan kekerasan dengan kata lain anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua.…

PEMBAYARAN UANG MUKA SEWA MENYEWA RUMAH BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM I…

Awalil Putra

ABSTRAK AWALIL PUTRA PEMBAYARAN UANG MUKA SEWA MENYEWA RUMAH BERDASARKAN 2017 HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 67) pp., bibl. DR. AZHARI, S.H., MCL., M.A. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sedangankan sewa menyewa dijelaskan dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Sewa menyewa rumah di Gampong Khaju Kecamatan Baitussalam telah menimbulkan permasalahan berkaitan dengan pembatalan sewa meny…

PENGARUH KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, PENEGA…

Muammar Rizky

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum, dan perilkau tidak etis terhadap kecurangan akuntansi pada SKPA di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas/badan, kantor dan sekretariat di pemerintahan Aceh yang berjumlah 52 SKPA dan dipilih secara acak dengan metode simple random sampling menjadi 35 SKPA. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan de…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TER…

Mariana

EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBUKA KANTOR Mariana* Darmawan** Suhaimi*** ABSTRAK Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaika…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENANGGULANGAN KEJAHATAN OLEH BINTARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARA…

Khairatul Ulya

ABSTRAK KHAIRATUL ULYA, 2017 PENANGGULANGAN KEJAHATAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (iv56).,pp.,bibl.,tbl. Adi Hermansyah, S.H.,M.H Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik itu terjadi dalam ru…

TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BIREUEN

Alan Maha Devan

ABSTRAK Alan Maha Devan, 2016 M.Iqbal, S.H., MH. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa…


    SERVICES DESK