Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT KARENA KELALAIAN MEN…

Rifka Devial Sukma

ABSTRAK Rifka Devial Sukma, (2018) Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) (vi, 61),pp.,bibl.,tabl., Nurhafifah, S.H, M.Hum Kelalaian (kealpaan) dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat menyebabkan orang lain mati merupakan kejahatan dan dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tenta…

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAA…

FADIA NOVESA

Penggunaan transportasi mengakibatkan berbagai masalah dalam berlalu lintas, di antaranya kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penj…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI …

NAZARUDDIN

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Nazaruddin1, Eddy Purnama2, Husni3, Mohd. Din4 Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun seringkali dialami oleh anggota kepolisian. Proses penegakan hukum yang diterapkan kepada masyarakat pada umumnya berbeda dengan korban penyalahgunaan di kalangan anggota kepolisian. Masyarakat lebih sering dilakukan direhabilitasi sebagaimana amanat…

KEPATUHAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP TERTIB LALU LINTAS (SUATU PENELITIAN DI KO…

Muhammad Azra Bayhaqqi

UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan. Namun sangat disayangkan aturan yang sudah diciptakan tidak diindahkan oleh masyarakat ter khususnya mahasiswa, bahkan banyak diantara mereka mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak mematuhi terhadap peraturan lalu lintas, mendapat melihat keterangan-keterangan per…

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG…

Rahmat

Banyaknya keuntungan yang didapatkan dari transaksi narkotika, menimbulkan pemikiran pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari transaksi narkotika. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika mempunyai hubungan yang saling terkait, namun kewenangan instansi terkait seperti Polri dan BNN belum diatur secara jelas dan tegas dalam UU TPPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koordinasi penegak hukum dala…

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLIND…

Arsudian Putra

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK YANG DILAHIRKAN (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012) Arsudian Putra Azhari Darmawan ABSTRAK Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai norma hukum baru memposisikan anak di luar perkawinan mempunyai hak yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah serta lebih jauh lagi dianggap melegalkan secara tidak langsung perbuatan tercela …

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH YANG MENGAKIBATKAN…

RAYYAN RAMADHIA

Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang=Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang Pemalsuan (valscheid in geschriften). Pasal 263 ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian terhadap orang lain, dikenakan hukuman dengan hukuman penjara selama lamanya 6 (enam) tahun. Namun pada kenyataannya, kejahatan pemalsuan surat khususnya surat tanah semakin marak terjadi karena didapati adanya oknum-oknum yang memb…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL JENIS GALIAN C (SU…

GHINA RIZKY ATHAYA

Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Namun kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan pertambangan illegal yang bersifat merusak lingkungan walaupun hal ini sudah diatur secara jelas …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK ADOPSI: SUATU PENELITIAN PADA DINAS …

Anisah Mahdiyah

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa “Adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya”. Akan tetapi, dalam prakteknya orang tua angkat tidak mempertemukan anak adopsi dengan orang tua kandungnya dan tidak memberitahukan asal-usul anak yang diad…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JASA PELAYANAN SERVIS SEPEDA MOTOR …

Amanda

Pasal 4 huruf h UUPK menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 7 huruf c UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun, kenyataannya masih ada bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) yang melakukan penyedotan bahan bakar minyak dari tangki sepeda motor milik konsumen ketika serv…


    SERVICES DESK