Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA SEBAGAI NARKOTIKA GOLONG…

Yulizar

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana serius yang terus menjadi fokus penegakan hukum di Indonesia, namun di sisi lain narkotika juga memiliki fungsi penting dalam bidang kesehatan apabila digunakan secara benar dan diawasi secara ketat. Permasalahan muncul ketika tanaman ganja, yang secara ilmiah dan empiris menunjukkan potensi manfaat medis, tetap diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sehingga dilarang digunakan untuk pe…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHA…

AQIL AL HANIF SELIAN

ABSTRAK AQIL AL HANIF SELIAN; 2025 TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp, bibl, app. T. Haflisyah, S.H., M.Hum. Pasal 246 hingga 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa: kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim dan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Namun dalam pelaksanaanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak menerapkan kewajiban terseb…

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAK…

IKHLASUL AMAL

Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Penelitian ini menganalisis perbedaan antara norma hukum dan fakta empiris dalam penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 748/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Permasalahan mendasar terjadi karena ketidaksesuaian penerapan pasal, di mana idealnya Pasal 351 ayat (1) KUHP diterapkan untuk luka-luka, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menggunakan Pasal 351 ayat (2) KUHP untuk tindak pidana yang mengakibatkan luka…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU L…

Adelya Febrina

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang menekankan pemulihan, sedangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting mengkaji implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan me…

KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKSANAKAN PERINTAH QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN…

M.AREIF ANDISHA

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka tersebut, Aceh sebagai daerah dengan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kewenangan membentuk Qanun, salah satunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Namun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana yang telah diperintahkan secara eksplisit belum juga diterbitkan, sehingga menimbulkan kondisi relative rechtsvacuum, Hal ini bertentangan dengan prinsip delegated legislation dalam sistem hu…

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS SERTIFIKAT GANDA YANG BERK…

Misbah Andalia

Pendaftaran tanah bertujuan memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masih menunjukkan persoalan sertifikat ganda yang berkedudukan sama atas satu bidang tanah. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pemegang hak yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum preventif dan represif bagi pemegang hak atas sertifikat ganda yang berkedudukan sama dalam sistem Pendafta…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (SUATU P…

FITRI ALIMAH MANIK

Dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, serta Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan p…

TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN PADA…

VAHRIADI

ABSTRAK Vahriadi, (2020) TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 51) pp.,bibl.,tabl. M. Iqbal, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) poin 1 sampai dengan 5 dijelaskan bahwa pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yaitu harus memenuhi beberapa unsur yaitu dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, merusak,…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA H…

AMELIA WULANDARI

ABSTRAK AMELIA WULANDARI 2021 PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA HUKUM ADAT (Suatu Penelitian di Gampong Suak Ribee Kabupaten Aceh Barat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 83) pp., bibl., app., tabl. (Dr. Rizanizarli, SH, M.H) Berdasarkan KUHP Pasal 364 dijelaskan Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringa…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN…

AZIZTA LUHUR WICAKSONO

ABSTRAK Azizta Luhur Wicaksono, 2021 PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 66),pp.,bibl.,tabl.,app. Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa"Ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian…


    SERVICES DESK