KEDUDUKAN DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBAYARAN EX GRATIA DALAM PENYELESAIAN KLAIM…
Pembayaran Ex Gratia dalam praktik perasuransian merupakan bentuk penyelesaian klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi meskipun klaim pada dasarnya tidak dijamin dalam polis atau tidak memenuhi ketentuan kontraktual yang berlaku. Praktik ini berkembang sebagai bentuk kebijakan perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan tertanggung, melindungi reputasi perusahaan, serta menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Pembayaran klaim Ex Gratia menimbulk…
KEWARISAN TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT ME…
ABSTRAK
Zuraida KEWARISAN TERHADAP ANAK YANG
2016 DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATAT MENURUT KAJIAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA KAITANNYA
DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010
(vi, 81) pp, bibl, app.
(Ilyas S.H., M.Hum.)
Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
suatu ikatan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum yang
berlak…
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN KEWARISAN YANG TIDAK MENGIKUTSERT…
Gugatan kewarisan harus mengikutsertakan seluruh ahli waris yang berkepentingan untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan, namun kenyataannya, terdapat gugatan yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris yang berkepentingan dan dikabulkan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Tujuan penu…
KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGUSULAN HAKIM …
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan nyata antara aturan yang tertulis yaitu konstitusional Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 serta mandat seleksi hakim konstitusi yang objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel (Pasal 19 dan Pasal 20 UU MK), dengan realitas praktik pengisian jabatan yang cenderung bersifat politis dan tertutup. Kesenjan…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JARIMAH MAISIR SECARA ONLINE DI KOTA BAN…
Pasal 18 ayat (1) Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur larangan terhadap jarimah maisir. Maisir adalah segala bentuk perjudian, termasuk kegiatan taruhan dan permainan untung-untungan yang dilarang syariat dan qanun, dan dalam praktik modern banyak berlangsung secara online melalui aplikasi dan situs perjudian.Secara normatif, regulasi telah memadai, tetapi dalam kenyataannya implementasi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek teknologi dan koordinasi antar lembaga
T…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLE…
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi anak sebagai kelompok yang rentan. Tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, khususnya yang dilakukan oleh ayah kandung, memiliki dampak yang sangat serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban masih menghadapi berbagai ken…
KEDUDUKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DALAM UPAYA PERL…
Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent) merupakan bentuk persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang diberikan setelah memperoleh penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis. Secara normatif, kewajiban pelaksanaan informed consent telah diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenag…
