Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACAR…

T.romel Fahreza

ABSTRAK Teuku Romel Fahreza, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum Dalam pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seperti yang telah diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, banyak pihak di Aceh dan diluar Aceh belum memahami Qanun Syariat Islam yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini telah menyebabkan, Qanun syariat Islam tersebut menjadi polemik di masyarakat. Dalam beberapa tindakan kriminal yang telah diatur dalam Q…

MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) TERHADAP PELAKU KHALWAT (SUATU PENELITIAN …

Rizki Aditya A

ABSTRAK Rizki Aditya A, 2017 (MAHFUD, S.H., LL.M) Main hakim sendiri merupakan salah satu tindakan yang terlarang di wilayah Negara Indonesia. Sebab Indonesia sendiri menganut prinsip Negara hukum, dimana apabila terjadi suatu peristiwa hukum maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tahun 2015 sampai di 2016 ditemukan 21 kasus tindakan main hakim sendiri, akan tetapi terhadap pelaku tersebut t…

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI DI BAWAH SANKSI MINIMUM TERHADAP TIN…

Endy Ronaldi

ABSTRAK Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk diberantas. Upaya pencegahan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Merujuk pada dasar hukum tersebut, pelaku tindak pidana narkotika diberikan sanksi hukuman yang berat. Namun realitanya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/p…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN DALAM PER…

Siti Wilda Lisma

i ABSTRAK Siti Wilda Lisma, Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai 2016 Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61),pp.,bibl.,app. Dr.Dahlan, S.H.,M.Hum.,M.Kn Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah memperhatikan 2 (dua) hal yaitu memutuskan sesuai dengan …

PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCAPERCERA…

Bahrun

rERANAN HAKIM MEDIATOR DA I. AM PENYEI.ESAIAN SENGKETA HART A BERSAMA PASC A P ERCER AI AN 1)1 MAHKAMAH SYAR1YAH KOTA BANDA ACEII Bah ru 11 Syalirizal Abbas Imait Jauliari ABSTRAK Pasal 35 aval (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa haria benda yang diperolch selama perkawinan menjadi harta bersama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tcntang Penyebaran Kompilasi llukum Islam (KHl) sebagai hukum materil pada lingkungan Peradilan A gam a memuat kelentuan…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERK…

M. Syukri

EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA FARAID DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO M. Syukri Azhari Iman Jauhari ABSTRAK Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan.” Akan tetapi dalam kenyataannya ada pihak yang menolak melaksanakan kewajibannya sebagaima…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-…

Safriadi

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Safriadi Faisal Muhammad Saleh ABSTRAK Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Tahun 1945, memutus pembubaran…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DAN IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM PADA PUTUS…

WAHYU RISALDI

ABSTRAK Masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah, pengusaha, dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya diseb…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Darwin

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Darwin Dahlan Mahdi Syahbandir ABSTRAK Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Pengaturan secara spesifik mengenai praperadilan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

FUNGSI PERADILAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM (STUDI ANALISIS TERHAD…

Teuku Pitra Mulia

Pengadilan merupakan instansi terakhir tempat para subjek hukum mencari keadilan, para pihak yang telah menyerahkan keputusan penyelesaian melalui jalur pengadilan memberi makna sudah tidak ditemukannya upaya penyelesaian lain lagi sehingga pengadilan sebagai sebuah institusi pemutus penyelesaian haruslah dapat memberi sebuah keputusan yang pasti terhadap sesuatu hal dengan berpegang teguh serta berpihak pada kebenaran, sehingga sebuah keputusan pengadilan yang telah inkracht haruslah dengan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK