PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL CIPTAAN LAGU DAN/A…
Lagu dan/atau musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Namun, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran hak ekonomi melalui penggunaan secara komersial ciptaan lagu dan/atau musik tanpa lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUHC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum pencipta dalam penggunaan se…
PELAKSANAAN PENETAPAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/A…
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan nomenklatur baru dalam sistem pajak daerah yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di Kota Banda Aceh, ketentuan mengenai PBJT diatur lebih lanjut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, yang menetapkan batasan nilai penjualan Rp60.000.000 per tahun sebagai kriteria wajib pajak. Namun, dalam praktiknya masi…
ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PEMBERDAYAAN SERTA KECERDASAN EMOSIONAL TE…
ABSTRAK
Kinerja yang baik dari pegawai merupakan hasil yang sangat diharapkan oleh setiap organisasi, karena kinerja karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari kepemimpinan, pemberdayaan, dan kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan …
PEREDARAN MEREK FASHION TERKENAL PALSU MELALUI TRANSAKSI PERDAGANGAN (SUATU P…
Secara normatif, Pasal 3, Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek timbul setelah pendaftaran, melarang penggunaan merek tanpa hak dan mengatur sanksi pelanggaran. Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik merek. Namun, dalam praktiknya, peredaran merek fashion terkenal palsu masih marak di Kota Banda Aceh melalui transaksi perdagangan, sehingga merugikan pemilik …