Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU…

AVIS AFDIL SULTANI

ABSTRAK AVIS AFDIL SULTANI, (2022) DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl, (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen…

ANALISIS KARAKTERISTIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDONESIA

MUHAMMAD RIZKI RAHMADANI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan disparitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antarprovinsi di Indonesia selama periode 2015–2024 serta implikasinya terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dengan cakupan 34 provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan meliputi rasio kontribusi, rasio pertumbuhan, rasio elastisi…

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (S…

RIZKI NUR FADILA

ABSTRAK RIZKI NUR FADILA, (2023) DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 56) pp.,bibl.,tabl,app (Nurhafifah, S.H, M.Hum) Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa s…

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KOR…

Tari Endah Guntari

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun …

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERAT…

Nadiya Astri

Nadiya Astri, (2024) DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN CARA MERUSAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,53)pp.,tabl.,bibl. (Mahfud, S.H., LL.M.) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pa…

DETERMINAN DISPARITAS PENDAPATAN DI PROVINSI ACEH

FATHMI LAUZY

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB, kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan. Penelitian ini dilakukan di 23 kabupaten kota Provinsi Aceh peiode 2013-2021 sebanyak 207 observasi dengan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak mempengaruhi disparitas pendapatan, sedangkan kemiskinan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan, Secara simultan PDRB, kemiskinan dan jumlah pendu…

MAMPUKAH SEKTOR PERBANKAN MENGURANGI KEMISKINAN DAN DISPARITAS PENDAPATAN MEL…

Maulidar Agustina

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh sektor perbankan (Syariah dan Konvensional) dan Inflasi terhadap penurunan kemiskinan dan disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder time series bulanan dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2019. Kemiskinan diwakili oleh variabel Poverty Headcount Ratio (POV); disparitas pendapatan diwakili oleh variabel Gini Ratio (GR); pertumbuhan ekonomi diwakili oleh variabel Industrial Produc…

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (SU…

GHINA SAUSAN NABILAH NOFAL

Di dalam Pasal 26 ayat (1) (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja untuk memalsukan rupiah, menyimpan rupiah palsu,mengedarkan atau membelanjakan Rupiah Palsu, dan melakukan ekspor dan/atau impor terhadap rupiah palsu. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang dijelaskan Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan …

PENGARUH ZAKAT DAN PAJAK TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PRO…

YUNI ASNITA

PENGARUH ZAKAT DAN PAJAK TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH Oleh : Yuni Asnita NIM. 1701201010017 Pembimbing : 1. Dr. Teuku Zulham, S.E.,M.Si 2. Dr. Muhammad Nasir, S.E.,M.Si.,MA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat dan pajak terhadap disparitas pendapatan. Menggunakan data panel di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2009-2017 dengan model ARDL. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat dalam jangka pendek berp…

  • Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Afif Zainuri

ABSTRAK Judul : Disparitas Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Nama : Afif Zainuri NIM : 1101101010108 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing : Dr. Abd. Jamal S.E, M.Si., Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui suatu ketimpangan yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan beberapa variabel. Variabel independen penelitian ini adalah PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata Lama Sekolah, serta P…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK