Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 06/Pid.B/2012/PN-LGS TENTANG PUTUSAN TIN…

rizki mutia

Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( UU Narkotika) menentukan bahwa dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam putusan Nomor 06/Pid.B/2012/PN-LGS, majelis hakim Pengadilan Negeri Lan…

pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terha…

dira rizki idami

ABSTRAK Hasil studi empirik tentang pengaruh tiga keputusan keuangan utama yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan di Indonesia belum konsisten. Ketidakkonsistenan hasil ditengarai ada kaitannya dengan variabel risiko perusahaan sebagai mediator antara ketiga keputusan tersebut dengan nilai perusahaan. Namun penelitian secara terpadu belum ditemukan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh …

PENGARUH BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA MODAL TERHADAP FENOMENA FLYPAPER EFFECT …

QALILA

ABSTRACT Regional autonomy and fiscal decentralization has the objective to create a regional self-reliance. In creating local independence, not all regions have to same level of fiscal readiness. To overcome this problem, the central government balance fund/fund transfers to local governments. But in fact, some studies have shown empirical evidence suggest the existence of the flypaper phenomenon of local government in Indonesia, with an indication of the dominant role of the transfer of fu…

PENERAPAN PSAK 109 TERHADAP LAPORAN POSISI KEUANGAN BAITUL MAL PROVINSI ACEH

Khairatun Hisan

ABSTRACT The objective of this research is to comprehend the implementation of PSAK 109 toward the Balance Sheet of Baitul Mal Aceh, the zakat managing institution of Aceh Province. This is a descriptive research which compares the theory with the collected data through case study. The result shows that Baitul Mal Aceh implements cash basic system of accounting in its bookkeeping. The Balance Sheet arranged by Baitul Mal Aceh has been generally based on PSAK 109 but can’t be adopted thorou…

pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Studi tentang kontrol dan reh…

muammar J.A

ABSTRAK Lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah yang dibentuk untuk membina dan merehabilitasi anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum serta pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Keberadaan lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk mempersiapkan individu-individu yang direhabilitasi agar siap ketika selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan serta mencegah individu tersebut untuk mengulangi lagi kesalahannya. Oleh karena itu dibutuh…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN RNTOTO GELAP (TOGEL)…

Marliza Siregar

Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dimana dinyatakan bahwa Perjudian dilarang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Meskipun ancaman hukuman sangat berat, perjudian toto gelap (togel) masih saja terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Resort R…

PROSEDUR PELAYANAN PENGAMBILAN DANA PENSIUN PNS PT. POS INDONESIA BANDA ACEH

al muddatsir

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAKRNPIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZI…

supriadi

ABSTRAK SUPRIADI, PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP 2015 TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (iv, 57)., pp., bibl., ( Mukhlis., S.H., M.Hum. ) Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan, bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertamba…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT/MESUM BERDASARKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 200…

PUTRI SAHADAT BANCIN

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum merupakan salahsatu dasar hukum bagi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang berlaku juga di Kota Subulussalam. Larangan khalwat diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dimana dinyatakan bahwa khalwat hukumnya haram dan dilarang dalam Syariat Islam. Bagi pelaku diancam dengan hukuman cambuk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Namun pada kenyataannya di Kota Subulussalam masih banyak terjadi p…

PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI…

MH. Layla

ABSTRAK MH. LAYLA, 2015 PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56), pp., bibl., tabl. IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa,“saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan…




    SERVICES DESK