PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT/MESUM BERDASARKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 200…
Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum merupakan salahsatu dasar hukum bagi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang berlaku juga di Kota Subulussalam. Larangan khalwat diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dimana dinyatakan bahwa khalwat hukumnya haram dan dilarang dalam Syariat Islam. Bagi pelaku diancam dengan hukuman cambuk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Namun pada kenyataannya di Kota Subulussalam masih banyak terjadi p…
PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI…
ABSTRAK
MH. LAYLA,
2015 PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 56), pp., bibl., tabl.
IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H
Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa,“saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan…
TINDAK PIDANA P[ERJUDIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA SUBULUSALAM)
ABSTRAK
IIN PRATAMA TJ
2015
TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Subulussalam )
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(V,54,pp,table,bibl)
M.IQBAL, S.H., M.H.
Hukum positif indonesia melarang tindak pidana perjudian seperti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 ayat (3) dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) dalam Pasal 1 ayat …
TINDAK PIDANA MELUKAI DAN MEMBUNUH GAJAH DI KABUPATEN ACEH JAYA
Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Undang - Undang tersebut juga mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, barang siapa de…
TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH(SUATU PENELITIAN D…
ABSTRAK
ROMIZAL,
2015 TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Wilyah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60), pp., bibl., tbl.
TARMIZI, S.H., M.Hum
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (de…
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTOD…
ABSTRAK
Ratu Nur Annisa, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTODONTI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V, 72). pp., bibl., tabl., app.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H.)
Ketentuan mengenai kewajiban tukang gigi memiliki izin dan tidak bekerja melampaui batas kewenangannya dal am menjalankan praktik telah diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Terhadap delik tersebut diancam…
PENERAPAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN ALIRAN SESAT DI KOTA BANDA ACEH
Pasal 1 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada intinya merupakan aturan mengenai perbuatan pidana terhadap agama dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Di Aceh sendiri terdapat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Kenyataannya penerapan tindak pidana terhadap suatu aliran yang dianggap sesat masih menjadi…
UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD NURUL FAJRI,
2015 UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPROSES PADA PERADILAN ADAT GAMPONG (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)
(v,58)pp,tabl,bibl,app
Fakultas Hukum Unsyiah
(Nursiti. S.H, M.Hum.)
Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat menegaskan bahwa ada 18 perkara yang diselesaikan pada peradilan adat gampong. Banyak orang mendifinisikan perselisihan dalam rumah tangga sama dengan kekera…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/…
ABSTRAK
CUT RIZKY FEBRINA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR:
2015 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,65) pp, bibl, app.
RIZANIZARLI, S.H.,M.H.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan suatu sistem ancaman pidana minimum khusus (straf minimum rules) dalam penjatuhan sanksi pidananya. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pe…
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) SEBAGAI ALTERNATIF …
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAAR-DELIJKE VEROORDELING) SEBAGAI ALTERNATIF
PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENDEK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 71) pp., tabl., app., bibl.
AINAL HADI, S.H., M.Hum.
Pasal 14a KUHP mengatur bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara maksimal satu tahun, pidana kurungan (bukan pengganti denda) maksimal satu tahun, dan pidana denda. Penjatuhannya disertai dengan…
