Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DANA ASPIRASI DAN POLA HUBUNGAN KONSTITUEN DENGAN WAKIL DI DEWAN PERWAKILAN R…

Muhammad Afnan

ABSTRAK MUHAMMAD AFNAN 2017 DANA ASPIRASI DAN POLA HUBUNGAN KONSTITUEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Zainal Abidin, SH, M.Si, M.H) (x, 53) pp, bilb, app. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, salah satu fungsi utama lembaga perwakialn adalah fungsi perwakilan (representasi). Sebagai fungsi representasinya, anggota DPRA berhak memperjuangkan aspirasi dari konstituen. Dalam memperjuangkankan …

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP…

Khairiah Nafisah

ABSTRAK (Nursiti, S.H., M.Hum.) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.” Pelaku dan korban KDRT bisa menimpa siapa saja tidak dibatasi strata sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Dominannya seorang suami melakukan KDRT …

TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BIREUEN

Alan Maha Devan

ABSTRAK Alan Maha Devan, 2016 M.Iqbal, S.H., MH. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa…

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TERHADAP TINDAK P…

Siti Farahsyah Add

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang menentukan bahwa menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi -tingginya Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 sampai dengan 2016 ditemui para pengutip uang da…

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN…

Yuni Dara Phonna

ABSTRAK Yuni Dara Phonna, 2017 Adi Hermansyah, S.H., M.H., Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan i…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERDAHAP PELANGGARA PARKIR DI BADAN JALAN

Mirza Julian Syahputra

ABSTRAK MIRZA JULIAN SYAHPUTRA, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI BADAN JALAN 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., tbl, bibl., app NURHAFIFAH, S.H., M.Hum. Parkir disembarang tempat terutama di badan jalan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, selain karena rentan mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan, parkir di badan jalan juga dapat merusak tata tertib kota, karena itu Pemerintah mengeluarkan aturan tenta…

TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH

Nadya Riana

ABSTRAK NADYARIANA, TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 62) pp.,bibl.,tabl. Tarmizi. SH., M.Hum. Pasal 32 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Izin Gangguan memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran izin gangguan yang berbunyi “wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan …

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (SUATU …

Fitria

Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Fitria, 2016 Rizanizarli, S.H., M.H., Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi merek…

TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI TEMPAT JASA CUCI KEN…

Rizka Yunita

ABSTRAK Adi Hermansyah, S.H.,M.H Pasal 362 KUHP, “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”. Berdasarkan data observasi ditemukan tiga kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda empat di tempat jasa cuci kendaraan. Tujuan penu…

TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN…

Bayhaqi Febriyan

ABSTRAK Bayhaqi Febriyan 2016 TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,70), pp., bibl (Nursiti, S.H., M.Hum) Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur tindak pidana kampanye hitam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000…


    SERVICES DESK