Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERITAHUAN PEMBEBASAN TERPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KEPADA KO…

CUT FINSA RIFATUNISA

Pasal 5 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa, “Korban berhak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan”. Pengamatan di Lapas Kelas II A Banda Aceh tahun 2016 mengidentifikasi adanya pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan inisial para pelaku R, BI, MN, dan H, yang sudah dibebaskan namun informasi bebasnya pelaku, tidak diberitahukan kepada pihak korban. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui pe…

PENERAPAN SANKSI BAGI NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKA…

WINDA PUTRI LESTARI

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Secara lebih tegas di atur didalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, melarang narapidana dan tahanan melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. Apabila narapidana melanggar aturan ters…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKELAHIAN YANG DILAKUKAN OLEH …

Fajar Winika A.g

ABSTRAK TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKELAHIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 56).pp.,tabl.,bibl. (MUKHLIS S.H.,M.Hum) Dalam Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL TENTANG …

YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK

ABSTRAK YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67). Pp., bibl.,app. (Nursiti,S.H.,M.Hum.) Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tegas mengenai keadilan restorative justice dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan dan pemid…

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMEN…

Indra Stary Pradhana

ABSTRAK Indra Stary Pradhana, (2017) PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,54) tabl.,bibl.,pp. M. Iqbal, S.H, M.H, Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP menjelaskan bahwa penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,kemudian juga berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik mencari serta mengumpulka…

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PE…

IKHLASUL AMAL ZEIN

ABSTRAK IKHLASUL AMAL ZEIN, PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA 2017 NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Kng). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,58)pp.,bibl.,app. (Mukhlis, S.H.,M.Hum.) Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segal…

GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENE…

DILLA AGUSTIMASNA

ABSTRAK Dilla Agustimasna, 2017 GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMABAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah HukumPolresta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 72) pp.,bibl.,tabl. Mukhlis, S.H, M.Hum Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) menyebutkanbahwa“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tida…

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (SUATU PENELITIAN DI SATUAN TUGAS S…

NOVI NIAZARI

i ABSTRAK Novi Niazari, Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar 2017 (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,68) pp.,bibl.,tabl. (Tarmizi, S.H., M.Hum) Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai Tindak Pidana Pungutan Liar dan pengaturan mengenai pungutan liar juga terdapat di dalam Pasal 368, 423, dan 425 KUH…

TINDAK PIDANA PENIPUAN REKENING BANK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRE…

RACHMAH CHAISARI

Tindak pidana penipuan rekening bank pada dasarnya sama seperti penipuan pada umumnya, namun yang membedakan hanyalah sarana yang digunakan yaitu mengunakan rekening bank. Dalam Pasal 378 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan…

TINDAK PIDANA PENCURIAN BATERAI LISTRIK TENAGA SURYA (SOLAR CELL) (SUATU PENE…

NANDA SRI MULYATI

Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang menyebutkan bahwa diancam pidana penjara paling lama 7 tahun terhadap pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, gempa, banjir, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan pals…


    SERVICES DESK