Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN TERHADAP APLIKASI …

SALSABILA

Bisnis transportasi ojek online berkembang semakin pesat sehingga menarik minat masyarakat untuk beralih menjadi pengemudi ojek online. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan terdapat beberapa oknum yang melakukan perbuatan curang seperti melakukan orderan fiktif dengan cara para oknum melakukan penjebolan sistem pengaman terhadap aplikasi ojek online tersebut. Perbuatan ini dapat dikenakan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik se…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGG…

ANGGI THERESIA

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan aturan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjelaskan sanksi-sanksi bagi yang melanggar atau melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya masih ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam rumah tangga, banyak kasus KDRT yang terjadi di Indonesia khususnya Di Banda Aceh yang mana pelakunya merupakan …

PERBANDINGAN HASIL TANGKAPAN LOBSTER AIR TAWAR (CHERAX QUADRICARINATUS) PADA …

FINA RAMA FAUZA

Produksi perikanan tangkap lobster air tawar di perairan Danau Laut Tawar mencapai 9,1 ton pada tahun 2020. Diperlukan teknologi penangkapan ikan yang lebih efektif dan efesien, yaitu lewat uji coba alat tangkap baru menggunakan bubu lipat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kontruksi alat tangkap bubu wau dan bubu lipat dan mengetahui perbandingan hasil tangkapan lobster air tawar (Cherax quadricariatus) pada alat tanggkap bubu wau dan bubu lipat. Penelitian ini menggunakan m…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK …

DINDA TRI AGUSTIN

ABSTRAK DINDA TRI AGUSTIN, 2021 Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, Perbuatan pemerasan dengan ancaman adalah perbuatan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan pidana penjara sembilan tahun. Pada kasus ini pelaku adalah Anak dibawah umur, pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengharuskan penyelesaian kasus melalui Restorative Just…

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (SU…

GHINA SAUSAN NABILAH NOFAL

Di dalam Pasal 26 ayat (1) (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja untuk memalsukan rupiah, menyimpan rupiah palsu,mengedarkan atau membelanjakan Rupiah Palsu, dan melakukan ekspor dan/atau impor terhadap rupiah palsu. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang dijelaskan Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan …

TINJAUAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN ACEH BARAT BERDASARKAN …

Rio Zulmachdi

Ditinjau dari pengelolaan dana otonomi khusus dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Barat, dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif. Hal itu dapat dilihat dari realisasi pelaksanaannya, dimana realisasi pelaksanaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 hanya terserap sebesar 66,90%, sedangkan pada tahun 2012 bahkan lebih buruk dari tahun 2011, dengan realisasi pelaksanaan hanya …

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH YANG DILAKUKAN O…

NILAM WAHYUNI

ABSTRAK NILAM WAHYUNI, (2021) TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii 73) pp.,bibl.,tabl.,app. (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Tindak pidana pemalsuan surat dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai Pasal 276 tentang Pemalsuan Surat. Pasal 263 berbunyi: (1) Barang siapa…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA…

SHAFIRA

ABSTRAK SHAFIRA, 2021 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 79)., pp., tabl., bibl., Nurhafifah, S.H., M.Hum Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (t…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/P…

DIANDINI SAFRIDA

ABSTRAK DIANDINI SAFRIDA 2015 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/PN-SGI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,72)pp, bibl, app Nursiti, S.H.,M.Hum Dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2014/PN-Sgi atas nama Terdakwa Muhajir Bin M. Jamil jaksa penuntut umum kurang cermat dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam menerapan bentuk dakwaan. Perbuatan terdakwa didakwa telah melanggar …

TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TA…

Muhammad Rivaldi

ABSTRAK MUHAMMAD RIVALDI, TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,53), pp., tabl, bibl TARMIZI S.H.,M.Hum Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) Tahun dan Denda paling banyak Rp12.000.000 (Dua …


    SERVICES DESK