Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU…

AVIS AFDIL SULTANI

ABSTRAK AVIS AFDIL SULTANI, (2022) DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl, (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen…

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK…

Maghfirah Pancari Fadillah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahum dan…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI …

Audina Diansha

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua pul…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELIT…

RISKI KHALILA

ABSTRAK Riski Khalila (2023) Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp., bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…

PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERBANKAN T…

Rahmat Fajri

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 603 dan Pasal 604, mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara yang telah nyata (actual loss), bukan potensi kerugian (po…

EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAK…

ALIYA SALSABILA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Sukaramai I, Kota Medan. Efektivitas BLT diukur melalui tiga indikator, yaitu ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 108 responden penerima BLT. Teknik analisis data yang digunak…

PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL, DANA OTONOMI KHUSUS, DAN HUMAN CAPITAL TERHA…

Pahlawan Dalimunthe

Penelitian ini menganalisis determinan kemiskinan daerah dengan menempatkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRBP) sebagai mekanisme transmisi dalam kerangka mediasi. Studi ini menggunakan data panel seimbang 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2017-2024. Estimasi dilakukan melalui model regresi data panel dengan pengendalian efek tetap lintas wilayah serta pengujian mediasi berbasis pendekatan jalur untuk mengidentifikasi efek langsung dan tidak langsung. Hasil empiris menu…

PENGARUH DANA DESA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN DAN PRODUK DOMES…

ABISYEIKH DELFIN NOERMAN

ABSTRAK Judul :Pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh Nama :Abisyeikh Delfin Noerman NIM :1701101010066 Fakultas/Jurusan :Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing : Ferayanti, S.E., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan PDRB terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi A…

KAJIAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Heri Haryanto

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyatakan alasan dihentikan suatu penyidikan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia. Alasan dihentikannya penyidikan dapat diketahui setelah melalui gelar perkara dan penghentian penyidikan juga dapat dilakukan setelah para pihak sepakat berdamai melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR). Namun, penghentian penyidikan yang dilakukan melalui gelar perkara tidak lagi membu…

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM MENCEGAH EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI KOTA BAN…

FAKHRIDO HANIF LIMBONG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum mengenai perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi. Berdasarkan Pasal 76I, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan praktik eksp…


    SERVICES DESK