Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEMUDAHAN DAN KEUNGGULAN SISTEM BUNGA RATA RATA HARIAN DALAM MENINGKATKAN SUM…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR IMPOR DARI KAWASAN PABEAN (SUATU PENEL…

AMELIA NURMANTHY

Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa, setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau tempat lain dibawa pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 …

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…

Miftahul Jannah

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Martunis

ABSTRAK MARTUNIS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65) pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal , S.H, M.H. Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin sedang diketa…

EFEKTIVITAS PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBERDAYA…

Fitriyana

ABSTRAK Abstrak Tesis diserahkan kepada Panitia Komisi Ujian untuk mendapatkan Gelar Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. EFEKTIVITAS PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GAMPONG DI KABUPATEN PIDIE Oleh: Fitriyana NPM : 1701202010034 Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia Pembimbing Pertama : Prof. Dr. M. Shabri., M.Ec Pembimbing Kedu…

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCAPAI…

MUHAMMAD ARIEF

Dana desa merupakan program sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di desa seluruh Indonesia. Pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan dasar akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai prinsip dari good governance. Penulis memilih Pemerintah Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sebagai desa yang diteliti yang juga menerima Dana Desa dari APBN. Tujuan dari penelit…

TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANKAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN…

MUHAMMAD RESA MAHZA

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lain. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 selanjutnya disebut U…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 295/PID.SUS/2018/PN.BNA TENTANG TINDAK P…

ASHABUL KAHFI

Penulisan studi kasus ini memiliki tujuan untuk menjelaskan putusan hakim yang mengabaikan alat-alat bukti yang dihadirkan ,dasar pertimbangan hakim dalam memutus unsur pasal, dan menjelaskan dalam menjatuhkan putusan apakah sudah terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hasil analisa studi kasus ini menjelaskan bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan diangap kurang cermat dalam memberi putusan tidak bersalah atas dakwaan primair Jaksa Penuntut umum. Menurut per…

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGARNPEMASYARAK…

Afifah Adawiyah

ABSTRAK Afifah Adawiyah 2022 PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAU PRAPAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl., tabl.,app. (Tarmizi, S.H., M.Hum) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dibagian pelayanan kesehatan yang menjelaskan setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR 177/PID.B/2020/PN KLA TE…

REZKY CHANDRA SAHPUTRA

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan setiap orang yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/Pn Kla, Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa pencabulan anak Khairul Anwar Bin Mat Juani, dengan pidana penjara selama 3 tahun, yang merupakan pidana penjara di bawah dari minimum sanksi pidana yan…


    SERVICES DESK