Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILA…
MUJIBUR RAHMAN
Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana mengatur barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang namun …
- FakultasHukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PIDANA SUBSIDAIR PENGGANTI DENDA PADA TINDAK PIDANA PENAMBANG MINYAK ILEGAL (…
MUHAMMAD SYAFLI HENDA
ABSTRAK Muhammad Syafli Henda, 2022 Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pidana penjara pengganti merupakan bagian dari pada hukum pidana, yang dijatuhkan oleh pengadilan, dengan suatu sifat fakultatif, dalam arti terdapat alternatif bagi terpidana untuk memilih, apakah akan membayar sejumlah sanksi denda atau akan diganti dengan Pidana Penjara bila denda tersebut tidak dibayarkan. Hal ini tertuang pada pasal 30 KUHP, Lamanya penjara pengganti ditentukan oleh M…
- FakultasHukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN P…
Khairunisa Magfirani
ABSTRAK KHAIRUNISA MAGFIRANI, (2022) PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB SIGLI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii 65) pp.,bibl.,tabl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana tecantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana salah satu hak narapidana yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKU…
Nadia Hayati
Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis diatur didalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun pada kenyataannya aborsi masih saja dilakukan. Tujuan dari penelitian skripsi …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (SUATU PENELITIAN DI WILA…
M.Azhar Syahputra
ABSTRAK M. AZHAR SYAHPUTRA, (2022) TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp.,bibl.,tabl (Dr. Rizanizarli, S.H, M,H.) Berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan dijelaskan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu P…
Laili Assyura
ABSTRAK LAILI ASSYURA (2022) TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58),pp.,bibl,.tabl Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dalam Pasal 2 ayat (1) menent…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PI…
M. ALFI SYAHRI DAULAY
Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban , keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.Salah satu pendekatan restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Sing…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH
Ira Nurliza
FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH IRA NURLIZA SYAHRIZAL ABBAS RIZANIZARLI ABSTRAK Aceh diberikan kebijakan untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kebijakan pelaksanaan Syariat Islam diimplementasikan melalui peraturan yang dikenal dengan Qanun. Pembentukan Qanun tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam mengambil sebuah…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYA…
Syahmizar
Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidikan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menentukan bahwa: “dipidana sebagai pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan”. Meskipun telah …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya