PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL …
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh untuk periode tahun 2006-2008.
Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang telah melaporkan laporan realisasi APBD/APBA dengan lengkap dalam kurun waktu peneliti…
PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALO.KASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELAN…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang berjumlah I8 Kabupaten dan 5 Kota. Pemilihan populasi ini didasarkan pada aspek kewilayahan dan akuntabilitas publik secara regional yang diatur oleh Pemerintah Provinsi. Jumlah Kabupaten/Kota y…
PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJ…
PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)
Oleh : ARMAJA
NIM : 1509200070039
Pembimbing : 1. Dr. Ridwan Ibrahim, MM, Ak.
2. Dr. Aliamin, M.Si, Ak.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, dana
perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara
terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.
Populasi dalam penelitian ini ad…
- Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh -
- Baca Selengkapnya
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN, BIAYA DANA BANK, DAN PENGELOLAAN KRED…
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mendapatkan bukti empiris tentang Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Mandiri selama periode 2003-2007. PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syari 'ah terbesar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Deskripsi Kualitatif dengan mendeksripsikan melalui penggunaan tabel. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan perbedaan Kinerja Keuangan, (Financial ratio analysis) Yaitu Likuiditas, Solvabilit…
PENGGUNAAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SU…
Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya yang relevan untuk kepentingan peradilan. Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis, di mana surat permintaan harus mencantumkan secara tegas tujuan dari pemeriksaan, apakah itu untuk memeriksa luka, mayat, atau untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti medis yang dapat mendukung proses penyelidikan dan pembuktian t…
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DALAM HUBUNGAN KERJA (SUATU PENELITIAN WILAYAH…
Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai suatu benda karena jabatan, pekerjaan, atau karena mendapatkan imbalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun bagi pelaku penggelapan dengan pemberatan. Tetapi dalam praktiknya, penggelapan karena jabatan, pekerjaan atau karena mendapatkan imbalan masih terjadi di Kota Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk me…
TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH (SUATU…
Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Walaupun ancaman hukuman termasuk berat, namun kenyataannya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih masih saja terjadi.
Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pe…
TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (SUATU PENELITIAN D…
Penipuan dapat dilakukan secara individu ataupun secara bersama-sama yang
disebut sebagai penyertaan. KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 yaitu barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
memakai nama palsu/ martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau agar
memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling
lama empat …
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI B…
ABSTRAK
M. FATHIN AMBIA
JUMITARA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
DOKTER (Suatu Penelitian di Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 65), pp.,tabl.,bibl.
(2025)
M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 268 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa, barang siapa membuat secara palsu
atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit,
kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau
penanggung, diancam dengan pi…
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN…
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1148 K/ PID.SUS/2020 TANGGAL 2 JUNI 2020)
Taufik Hidayat*
Dahlan**
Darwawan***
ABSTRAK
Dalam sektor konstruksi, tindak pidana dapat muncul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditimbulkan, kasus hukum yang melibatkan penyedia…
