Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU …

ZHURA FEBRIANI

ABSTRAK ZHURA FEBRIANI , (2021) PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62),pp.,tabl.,bibl., Adi Hermansyah, S.H., M.H Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, telah memberikan batasan diberikannya remi…

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIA…

Nita Humaida

ABSTRAK Nita Humaida, 2018 Adi Hermansyah, S.H., M.H Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya hak untuk mendapatkan remisi. remisi merupakan hak dari setiap narapidana yang harus dipenuhi. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warg…

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIA…

Erlinda Safitri

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana, salah satunya hak untukmendapatkan remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang menjadi hakbagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus narkotika, pada prinsipnya remisimerupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undangkepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksan…

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN …

KHAIRON NISA

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hak-hak narapidana, salah satunya hak untuk mendapatkan Remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang menjadi hak bagi setiap narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya terdapat pembatasan dalam pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapi…

ANALISIS PASAR DANA PADA BANK UMUM DI PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PENYALURAN…

Suhermi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DK), tingkat suku bunga kredit (TKBy, non performance loan (NPL), produk domestik regional bruto (PDR), dan inflasi terhadap total penyaluran kredit pada bank umum di Provinsi Aceh. Selain itu, penelitian juga mengkaji pengaruh dana pihak ketiga (DPK), tingkat suku bunga kredit (TKBy, non performance loan (NPL), dan inflasi terhadap penyaluran kredit investasi, modal kerja dan kredit konsumsi. Dat…

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN PENDAPATAN…

T. Syifa Fadrizha nanda

Penelitian ini merupakan penelitian empiris mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Populasi penelitian sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Periode pengamatan penelitian ini adalah ta…

DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN NOMOR 62/PID.B/2023/PN.BIR DAN PUTUSAN NOM…

Ayda Fitria

Pertimbangan Hakim yang teliti, baik dan cermat menjadi aspek penting dalam pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Namun, dalam pratik masih…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JARIMAH MENJUAL KHAMAR (SUATU PENELITIAN DI WI…

Khairki Rama Sunia

Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam sebagaimana diatur dalam UU No.44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001 yang telah dicabut dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk jarimah menjual khamar diatur pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini tidak hanya melarang konsumsi khamar tetapi juga memperluas larangan ke aktivitas produksi, penjualan, hingga penyimpanan. Meskipun aturan ini sudah tegas, tetapi pa…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA KORBAN DALAM …

Syahrial Putra

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka korban merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Pasal Mengenai penyelidikan tindak pindana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian t…

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN FISCAL STRESS TERHADAP BELANJA MODAL STUDI PAD…

Irpan Deni Syahwitra

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan fiscal stress secara bersama-sama mempengaruhi belanja modal pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota. Penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh dana alokasi umum, fiscal stress terhadap belanja modal di kabupaten/kota di pemerintah Aceh dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang merupakan data L…


    SERVICES DESK