TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 …
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip utama dari perkawinan adalah kesukarelaan dari kedua belah pihak, sehingga setiap bentuk perkawinan yang dilakukan dengan unsur paksaan bertentanggan degan hak asasi manusia, hukum nasional, maupun norma agama. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kek…
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH YANG DILAKUKAN…
i
ABSTRAK
MELISA PANDU WINENDA, PENGHENTIAN PENYIDIKAN
2016 TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS)
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 52), pp., tabl., bibl, app.
(NURHAFIFAH, S.H., M.Hum)
Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti atau suatu
peristiwa terny…
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KREDIT (SUATU PENELITIAN…
ABSTRAK
Akbar Dani Saputra,
2018
Dr.Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn.
Pasal 263 KUHP barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pema…
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEP…
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Yang
Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)
(iv,58),pp.,bibl.,tabl.
ABSTRAK
Delvina Anggraini,
2016
M.Iqbal, S.H., MH.
Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa
“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan
dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah uang dihukum
dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahu…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA SABANG …
Peredaran rokok ilegal di Kota Sabang merupakan tindak pidana di bidang cukai yang dapat menimbulkan kerugian negara, persaingan usaha yang tidak sehat, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan pasal 13 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/Pmk.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai. Meski aturannya sudah ada, tapi kasus tindak pidana rokok ilegal tersebut masih …
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ANAK (SUATU PENEL…
Penelantaran terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada perkara penelantaran anak, maka proses penyidikan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain itu penyidikan terhadap anak sebagai korban harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada proses penyidikan …
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH KANDUNG SEBAGAI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP AN…
Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh ayah kandung sehingga menimbulkan penderitaan fisik dan trauma berkepanjangan bagi korban. Pertanggungjawaban pidana pemerkosaan terhadap anak kandung telah diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini tentunya memerlukan perhatian dari kolaborasi lintas sektoral terhadap perlindungan bagi…
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAE…
ABSTRAK
Nanda Ilham,
2018
Dr. Rizanizarli, S.H., M.H
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kend…
FENOLOGI DAN STRATEGI KONSERVASI FLORA DANAU LAUT TAWAR DATARAN TINGGI GAYO K…
Danau Laut Tawar (DLT), Kabupaten Aceh Tengah, merupakan danau vulkanis dengan nilai ekologis tinggi yang mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan di kawasan riparian. Perubahan tersebut berpotensi menurunkan fungsi vegetasi sebagai pengendali erosi, penyaring polutan, dan penyedia habitat fauna. Penelitian ini bertujuan menginventaris flora yang terdapat di sekeliling kawasan Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, mendata fenologi (masa berbunga dan berbuah) spesies flora, serta menentuka…
