Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILA…

Nidhara Trismauliza

Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Meskipun telah ada aturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun masih dijumpai kasus pencurian …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENYEDIAKAN FASILITAS UNTUK JARIMAH (SUAT…

Putri Amalina

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENYEDIAKAN FASILITAS UNTUK JARIMAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Putri Amalina* Mohd .Din** Ali Abubakar*** ABSTRAK Aceh melalui Qanun Jinayat telah mengatur mengenai ketentuan tentang Jarimah. Selain pelaku jarimah, Qanun Jinayat telah mengatur pula mengenai larangan korporasi atau badan usaha sebagai pelaku penyedia fasil…

KAJIAN EROSI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN MUATAN SEDIMEN INFLOW DANAU LAUT TAWAR …

Saiful Adhar

ABSTRAK Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dapat dianalisis dengan metode USLE untuk memprediksi erosi di suatu kawasan. Curah hujan sebagai input daerah aliran sungai akan menghasilkan output berupa debit air dan muatan sedimen. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Penelitian ini mengkaji erosi potensial, erosi aktual, tingkat bahaya erosi daerah tangkapan air Dana Laut Tewar. dan mengkaji hubungan muatan sedimen inflow danau dengan variabel yang mem…

  • Program Studi Magister Konservasi Sumberdaya Lahan, Banda Aceh - 2008
  • Baca Selengkapnya

STUDI KOMPARATIF PERMINTAAN DAN PENAWARAN DANA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT …

Sulaiman Effendi

Tujuan Penelitian ini menganalisis perbedaan permintaan dan penawaran dana pada BPRS dan BPR di Sumatera Utara. Penelitian ini rnenggunakan data Sekunder runtun waktu dari tahun 1999 sampai 2003 dari 5 BPRS dan 4 BPR yang menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan behwa variabel bagi hasil berpengaruh negatif terhadap permintaan dana, pendapatan per kapita berpengaruh positif pada BPRS. Bagi hasil berpengaruh negatif terhada…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN

Andi Mirza

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK PELLAYANAN KELSELHATAN Andi Mirza Dahlan Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana pelaku malpraktik pelayanan kesehatan merupakan isu penting dalam sistem hukum pidana. Pelayanan kesehatan idealnya dilakukan secara profesional, sesuai standar operasional dan etika medis. Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang karena kelalaiannya menyebabkan pasien menderita luka b…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI TERHADAP EFEKTIVITAS PEN…

ABRAR MAULANA ML

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pidie. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMA di Kabupaten Pidie. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan diperoleh sebanyak 96 responden yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, dan komite sekolah. Data yang digu…

PENGARUH DANA OTSUS , PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA DESA TERHADAP KEM…

Liffia Mareta

ABSTRAK PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH Oleh: Liffia Mareta NPM. 2201201010022 Pembimbing 1 : Prof. Dr. Abd. Jamal, S.E., M.Si Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Nasir, M.Si.,MA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus (Otsus), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Aceh, dengan fokus pada 23 kabupaten/kota selama periode 2020-2024. Metode regresi…

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUBAH SANKSI PIDANA PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE

Furqan

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUBAH SANKSI PIDANA PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE Furqan Rizanizarli Eddy Purnama ABSTRAK Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan KUHAP. Sebagai judex juris, Mahkamah Agung hanya berwenang menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat fakta (judex factie), bukan menilai ulang fakta perkara. Pasal 253 KUHAP secara limitatif menetapkan alasan kasasi, yaitu kesalahan penerapan hukum, ke…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (SUATU PENELITIAN DI…

Fajarudin

Menurut Buku I sampai Buku III (KUHP) Residivisme menjelaskan bahwa pengulangan tindak pidana tidak diatur secara khusus dalam aturan umum “Barang siapa yang melakukan tindak pidana berulang bisa mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan dengan pelaku yang melakukan tindak pidana serupa untuk pertama kalinya”. Meskipun sudah dilarang, Pelanggaran pengulangan tindak pidana masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penye…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDA…

TASYA RANIA INSYARA

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama pada Pasal 43 hingga Pasal 53 yang mengatur hak-hak korban, namun pada tataran implementasi, perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya akses layanan pemulihan bagi korban, …


    SERVICES DESK