Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…

Arief kamansyah

E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…

Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2025
Baca Selengkapnya

MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA BERDASARKAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL B…

Adinda Mutiara Sani

Penelitian ini bertujuan untuk menduga model pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan adalah nilai PDRB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk 33 propinsi di Indonesia dalam periode waktu tahun 2010-2016. Metode yang digunakan untuk menyusun model PDRB di Indonesia tahun 2010-2016 adalah metode regresi data panel statis dan dinamis. Metode regresi data panel dinamis digunakan karena umumnya variabel-variabel ekonomi bers…

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN…

Ibsaini

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRAK Korporasi dalam UUPTPK merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sejauh ini, di Indonesia pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jarang …