Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PROTOTIPE PEMANFAATAN PANEL SURYA SEBAGAI SUMBER ENERGI PADA SISTEM OTOMASASI…

Andi Julisman

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan prototipe sistem buka tutup atap stadion secara otomatis. Untuk menutup dan membuka atap digunakan dua buah sensor yang terletak pada bagian atas stadion. Sensor air (RD sensor) digunakan untuk mendeteksi air sedangkan sensor cahaya (LDR sensor) untuk mendeteksi cahaya yang berada di sekitar stadion. Energi yang digunakan untuk mengaktifkan sistem tersebut berasal dari panel surya dengan kapasitas 50 Wp. Kerja prototipe ini diatur …

PERBANDINGAN PEMBELAJARAN FISIKA MENGGUNAKAN MODUL BERBASIS MULTI REPRESENTAS…

MIRZATULLAH

ABSTRAK Mirzatullah. 2019. Perbandingan Pembelajaran Fisika Menggunakan Modul Berbasis Multi Representasi dengan Buku Teks pada Materi Asas Black ditinjau dari Retensi Siswa di SMAN 1 Kuala. Skripsi, Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: Dr. A. Halim, M.Si, (2) Drs. Abdul Hamid M.Si Kata Kunci: modul berbasis multi representasi, buku teks, retensi siswa Retensi menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhas…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK…

RISKA AYU ANDIRA

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS NON SELF INCRIMINATION DAN KAITANNYA DENGAN AL…

DEWI AKMARINA

Salah satu hak Terdakwa yang diatur dalam KUHAP ialah hak untuk memberikan keterangannya secara bebas dan hak Terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan di muka persidangan. Dalam teori hukum pidana, ketentuan asas ini disebut dengan non self incrimination dan right to remain silent, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan. Pada praktiknya, sikap diam…

SISTEM PENGELOLAAN ARSIP KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

RITA ANDRIANI

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DAN IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM PADA PUTUS…

WAHYU RISALDI

ABSTRAK Masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah, pengusaha, dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya diseb…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF D…

Mudhafar Anzari

Hak dasar warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan khusus kepada peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kewajiban hukum pemerintah …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF DI …

Wendy Juliasari

TINJAUAN YURIDIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. Wendy Juliasari * Adwani ** Mahfud *** ABSTRAK Pendidikan inklusif merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam bidang pendidikan, yang mana landasan yuridis pelaksanaanya diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Namun, isi dan ke…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEN…

Dahniar

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ABSTRAK Dahniar Adwani Mujibussalim Mahfud Selama konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Republik Indonesia (1989-2005) mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanus…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA INDONESIA BERDASARKAN INTERNA…

NURLAILA

ABSTRAK NURLAILA, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 2015 TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS (Kasus Home Industri Tangerang, Banten) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,53), pp., bibl. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum Sophia Listriani, S.H., LLM International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR) merupakan salah satu the international bill of human right yaitu tanpa memp…


    SERVICES DESK