Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI TIK…

Hanifa

Perkembangan perdangangan digital melalui TikTok Shop mempermudah peredaran produk kosmetik, namun juga meningkatkan risiko beredarnya kosmetik tanpa izin edar BPOM. Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf i yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, masih ditemukan penjualan kosmetik ilegal me…

PERLINDUNGAN KONSUMEN MINYAK GORENG CURAH TANPA LABEL DI PASAR TRADISIONAL (…

Karina Kurnia Wati Nasution

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label, tanggal kedaluwarsa, maupun informasi penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan mewajibkan produsen, pengemas, dan pelaku usaha memperdagangkan minyak goreng sawit dalam kemasan guna men…

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO UNTUK KEGIA…

Dedi Harry Alfitra

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, akan tetapi kenyataannya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko untuk kegiatan usaha di masyarakat sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, tidak jarang perjanjian sewa-menyewa ruko menimbulkan permasalahan hukum. Tujuan penulisan skrip…

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI

Faradilla Syahnaz

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI ABSTRAK Faradilla Syahnaz M. Jafar * Iskandar A. Gani ** Berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, harta bersama hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sengketa diselesaikan melalui akta perdamaian, namun memunculkan pertanyaan tentang keabsahan akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan istri, Namun, dalam praktiknya, ada PPAT yang digugat akibat akta yang dianggap cacat karena …

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA HOMESTAY DI KOTA SABANG

Surahman Siddiq

Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan bahwa sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga. Dalam praktik sewa-menyewa homestay di Kota Sabang, masih ditemukan penyewa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik homestay. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa homest…

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JASA JOKI (PEMAIN BAYARAN) PADA GAME MOBILE LEGEN…

Candra Yusuf Siregar

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam praktiknya yang terjadi dilapangan sering sekali terdapat salah satu pihak melakukan wanprestasi dengan mengabaikan kesepakatan yang sudah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jasa joki game mobile legends, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian wanpre…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHA…

AQIL AL HANIF SELIAN

ABSTRAK AQIL AL HANIF SELIAN; 2025 TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp, bibl, app. T. Haflisyah, S.H., M.Hum. Pasal 246 hingga 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa: kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim dan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Namun dalam pelaksanaanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak menerapkan kewajiban terseb…

TINDAK PIDANA MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN TANPA MEMILIKI HAK OLEH RESIDIV…

DINDA SAJIDAH

Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/PID.B/2023/PN.SKL memutus perkara atas terdakwa yang melakukan tindak pidana merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak dan dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan permasalahannya adalah terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan isi pasal 486 KUHP dan ketidaksesuaian pertimbangan hakim d…

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TA…

Safira Mahruzza

ABSTRAK Safira Mahruzza, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN PENCIPTA PADA MEDIA SOSIAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi. 77),pp., bibl. Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M. Karya fotografi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya masih terdapa…

AKIBAT HUKUM TANPA IZIN PENCIPTA PENGGANDAAN DAN PENYEBARLUASAN SECARA KOMERS…

FADHILA RAHMAH

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur tentang perlindungan potret. Setiap orang yang menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan sebuah ciptaan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta potret, baik itu pelanggaran hak ekonomi ataupun pelanggaran hak moral seperti banyaknya karya potret yang disebarluaskan tanpa seizin p…




    SERVICES DESK