Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM…

GHEA STELLA DEVESTA

ABSTRAK Ghea Stella Devesta, 2020 Ainal Hadi,S.H.,M.Hum. Untuk melakukan kegiatan penambangan dibutuhkan izin dari pihak yang berwenang. Dalam Pasal 6 Qanun Nomor 004 tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ayat (1) Setiap usaha pertambangan daerah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD dari kepala daerah melalui Dinas PSDA. Pasal 6 ayat (2) SIPD sebagaimana dimaksud meliputi eksplorasi, ekploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Ka…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BIJI BESI TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENE…

Muhar Nanda Rizka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan illegal tanpa memperhatikan Izin Usaha Pertambangan yang nantinya memberikan dampak negatif pada masyarakat Penelitian ini bertujua…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA …

Rivanza Al Achyar

ABSTRAK Rivanza Al Achyar, (2023) TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 52) pp., tbl., bibl. (Ainal Hadi S.H., M.Hum,). Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penj…

TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILA…

RAIHANUL FITRI

Pasal 35 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambagan Mineral dan Batubara, menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan penambagan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliyar rupiah)”. Kenyataannya, masih ditemukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan kasus tindak pidana penamba…

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENTANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA D…

Naila Luthfia Ariqah

ABSTRAK NAILA LUTHFIA ARIQAH, 2025 WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENT ANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA DI TIKTOK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61), pp., bibl. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Perjanjian endorsement harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN TAMBAK UDANG TRADISIONALRN(SU…

ALIF KAMAL PASHA

Ketentuan mengenai sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sedangkan konsepsi wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1234, Pasal 1238, dan Pasal 1243 KUHPer. Ketentuan tersebut menegaskan adanya tanggung jawab hukum bagi pihak yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tetapi dalam praktinya wanprestasi masih terjadi terutama pada Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. T…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BATA (SUATU PENELITIAN PADA USAHA…

Furqan

ABSTRAK Furqan WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL (2026) BELI BATU BATA (Suatu Penelitian Pada Usaha Batu Bata Merah di Mukim Lambaro Angan Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., bibl. (Dr. M. Adli, S.H., MCL.) Pelaksanaan perjanjian jual beli batu di Mukim Lambaro Angan, Kabupaten Aceh Besar, sering menghadapi masalah wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh praktik perjanjian yang umumnya bersifat lisan dan mengandalkan kepercayaan, tanpa adanya d…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU TANPA PER…

Alifia Juana

Pasal 1234 menyebutkan bahwa perikatan ditunjukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan bunyi Pasal 1234 tersebut, seseorang baru akan dikatakan wanpretasi apabila tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak semestinya, memenuhi prestasi tapi terlambat, dan melakukan hal yang dilarang untuk dilakukan dalam perjanjian. Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tida…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA NAIL ART (SUATU PENELITIAN PADA JASA USAHA …

Tahmida Amanda

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian jasa nail art, pihak penyedia jasa dan pengguna jasa, berkewajiban melaksanakan perjanjian dengan baik dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, wanprestasi masih terjadi, khususnya yang dilakukan oleh pengguna jasa sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerug…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA PROMOSI ANTARA CONTENT CREATOR…

Athaya Vaza

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdata menunjukkan bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam perjanjian jasa promosi antara content creator dan pelaku usaha UMKM masih sering terjadi wanprestasi, terut…




    SERVICES DESK