Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVISE (…
MUNAWAR
ABSTRAK MUNAWAR, (2022) Perlindungan Korban Tindak Pidana Pengancaman Melalui Short Message Servise (SMS) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhouksemawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 59 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Dalam pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN …
Nabilla Sagita Yusuf
ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN DALAM PEMBERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nabila Sagita Yusuf* Rizanizarli** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau or…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUA…
USWATUL ZAKIAH
Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya…
- FakultasHukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN MOTIF PENYEBARAN MUATAN PORNOG…
ALFI SOFYAN JORA
Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Di wilayah hukum Pengadilan Nege…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILA…
MUJIBUR RAHMAN
Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana mengatur barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang namun …
- FakultasHukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA TNI KODAM …
Rana Ulfah
Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat kita jumpai ketentuannya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 49 tentang penelantaran dalam rumah tangga yaitu: siapa yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan yang menelantarkan orang lain akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada kenyataanya, masih terdapat anggota TNI yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga. perbua…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI SECARA ELEKT…
TASYA NAZILA
ABSTRAK Tasya Nazila, 2022 (Dr. Dahlan, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diancam…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK …
DINDA TRI AGUSTIN
ABSTRAK DINDA TRI AGUSTIN, 2021 Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, Perbuatan pemerasan dengan ancaman adalah perbuatan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan pidana penjara sembilan tahun. Pada kasus ini pelaku adalah Anak dibawah umur, pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengharuskan penyelesaian kasus melalui Restorative Just…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN IN…
SRI ANDRIAN
PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN INTERNET BANKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undnag Perlindungan Konsumen dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku di Indonesia ditentukan tentang adanya akibat hukum batal demi hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya Disarankan kepada Pemerintah agar dapat membentuk peraturan PerundangUndangan yang mengatur secara khusus terkait …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya