Electronic Theses and Dissertation

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana penyelenggaraan akuntabilitas pada Puskesmas Baiturrahman dan Kopelma Darussalam, upaya yang dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dapat berjalan dengan baik di setiap puskesmas. Teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini diantaranya teori implementasi kebijakan dan teori akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang merupakan sebuah metode untuk meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, sistem pemikiran maupun kelas pariwisata saat ini. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan serta melukiskan secara rapi, faktual serta fokus terhadap fakta, sifat dan hubungan dalam kejadian yang di selidiki. Hasil penelitian menunjukkan belum terlaksananya akuntabilitas dengan baik di kedua Puskesmas tersebut seperti ketersediaan lahan parkir, lamanya waktu pelayanan dan juga sistem tata letak ruangan pelayanan yang menjadi tolak ukur dalam ketepatan waktu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan dari pihak puskesmas diantaranya selalu melakukan evaluasi terhadap setiap laporan keluhan dari masyarakat terkait dengan kekurangan dalam pelayanan serta sarana prasarana yang ada di kedua puskesmas terkait . Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa kedua puskesmas untuk memperhatikan keluhan yang diberikan masyarakat secara lebih detail dan menyeluruh, kemudian untuk permasalahan lahan parkir diharapkan pihak puskesmas dapat melakukan perbaikan secepat mungkin agar keluhan masyarakat dapat teratasi dengan waktu yang cepat.

The Decree of the Minister of Empowerment of State Apparatus Number: KEP/26/M.PAN/2/2004 concerning technical guidelines for transparency and accountability in the implementation of public services explains transparency and accountability in the implementation of public services, mainly manifested in aspects of financing, time, requirements, procedures, information, authorized and responsible officials, public complaint mechanisms, standards, and service locations. This study aims to explain how the implementation of accountability at the Baiturrahman and Kopelma Darussalam Public Health Centers, the efforts made to ensure accountability can run well in each health center. The theories that will be used in this research include the theory of policy implementation and the theory of accountability. This research uses descriptive qualitative method. Descriptive qualitative method is a research which is a method to examine the status of human groups, an object, a set of conditions, a system of thought and the current tourism class. Descriptive research aims to describe, describe and describe in a neat, factual manner and focus on facts, characteristics and relationships in the events being investigated. The results of the study indicate that accountability has not been implemented properly in the two Puskesmas such as the availability of parking lots, the length of service time and also the service room layout system which is a benchmark in timeliness to provide health services to the community. Efforts made by the puskesmas include always evaluating every complaint report from the community related to deficiencies in services and infrastructure in the two related health centers. From the results of the study, it can be suggested that the two health centers pay attention to the complaints given by the community in more detail and comprehensively, then for the parking problem it is hoped that the puskesmas can make repairs as quickly as possible so that public complaints can be resolved in a fast time.