Electronic Theses and Dissertation

PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM FIKTIF OLEH NOTARIS

Dian Rizki Fonna*
Darmawan**
Efendi***

ABSTRAK

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Namun dalam lapangannya, masih banyak notaris yang menyalahi kewenangannya meskipun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris sudah ketat, dan tentu tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Maka ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Tujuan penelitian Tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang disebutkan secara spesifik dalam identifikasi permasalahan yaitu Untuk Mengetahui Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Bersifat Fiktif dan untuk Mengetahui Pelaksanaan Keputusan Terhadap Majelis Pengawas Wilayah yang melakukan pelanggaran serta penerapan sanksi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif di dukung dengan penelitian empiris dengan mengidentifikasikan hukum sebagai perilaku yang memola, menggunakan kerangka teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis yang pembuktiannya dilakukan melalui masyarakat.
Bahwa peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan sebagaimana semestinya, namun masih kurang efektif, karena dalam hal pengawasan Majelis Pengawas Wilayah tidak turun langsung, karena yang mengatur Majelis Pengawas Daerah untuk bersentuhan langsung dengan notaris dan masyarakat bukannya Majelis Pengawas Wilayah sendiri. Sanksi dari MPW berupa lisan dan tertulis dan bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata dalam untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain.
Majelis Pengawas Wilayah dapat turun langsung ke masyarakat-masyarakat guna memberikan informasi-informasi agar masyarakat paham akan peran dan tanggung jawab notaris. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun sebenarnya sanksi-sanksi tersebut kurang memberikan efek jera bagi Notaris tersebut manupun Notaris lainnya sehingga kasus-kasus seperti ini masih akan tetap terjadi kedepannya. Baiknya Majelis Pengawas Notaris dapat mengusulkan kepada kembali mengenai sanksi yang lebih efisien bagi pelanggaran yang dilakukan Notaris.
Kata Kunci: Rapat Umum Pemegang Saham, Fiktif, Majelis Pengawas Wilayah.

THE ROLE OF THE NOTARY REGIONAL SUPERVISORY ASSEMBLY IN IMPLEMENTATION OF FICTIONAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS BY NOTARIES DIAN RIZKI FONNA ABSTRAC The Notary Supervisory Board is a body that has the authority and obligation to carry out the guidance and supervision of Notaries. Supervision of Notaries is intended so that Notaries in carrying out their duties must be based on and follow the laws and regulations governing the Notary's position. However, in practice, there are still many notaries who violate their authority even though the supervision carried out by the Notary Supervisory Council is already strict, and it is certainly not easy to carry out such supervision. So this returns to the Notary himself with awareness and full responsibility in his duties following or based on the applicable legal rules. The purpose of this thesis research is to answer the questions specifically stated in the identification of problems, namely to know the role of the notary regional supervisory board in the implementation of the fictitious general meeting of shareholders and to know the implementation of decisions against the regional supervisory board that commits violations and the application of sanctions. The research method used in this study is a normative research method supported by empirical research by identifying the law as a patterned behavior, using a social theory framework regarding law or sociological legal theory whose proof is carried out through the community. That the role of the Notary Regional Supervisory Council in carrying out supervision of the implementation of the Notary Position is in accordance with the provisions of the laws and regulations as appropriate, but is still not effective, because in terms of supervision the Regional Supervisory Council does not go down directly, because the one that regulates the Regional Supervisory Council is in direct contact with a notary and the community instead of the Regional Supervisory Council itself. Sanctions from MPW in the form of oral and written and are final cannot be categorized as sanctions, but are the initial stage of the real coercive procedure aspect in order to be subsequently imposed with other sanctions. The Regional Supervisory Council can go directly to the community to provide information so that the public understands the role and responsibilities of a notary. The sanctions given by the Notary Supervisory Council are in accordance with the applicable provisions, but actually these sanctions do not provide a deterrent effect for the Notary and other Notaries so that cases like this will still occur in the future. It is good that the Notary Supervisory Board can propose to return a more efficient sanction for violations committed by a Notary. Keywords: General meeting of shareholders, Fictitious, Regional Supervisory Council.