Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Menurut Pasal 67 UUJN, perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris perlu adanya pengawasan oleh Pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas. Menurut Pasal 69 UUJN, Majelis Pengawas Notaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Khususnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 yang berakhir masa jabatannya 28 September 2021, Menteri Hukum dan HAM tidak melakukan pengangkatan MPWN untuk periode selanjutnya selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya. Selama waktu tersebut MPWN Aceh berada dalam keadaan vakum dan pengawasan terhadap Notaris tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab terjadinya kevakuman jabatan MPWN Aceh, pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran selama terjadinya kevakuman jabatan MPWN Aceh dan akibat hukum yang timbul dari kevakuman jabatan MPWN Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni, mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan konseptual. Data terutama dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (literature research).Data/bahan hukum dianalisis dengan cara analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab terjadinya kevakuman jabatan MPWN Aceh, karena Menteri Hukum dan HAM terlambat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota MPWN yang disebabkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Selama terjadinya kevakuman MPWN Aceh pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris terus dilaksanakan terutama sekali oleh Kanwil Kemenkumham Aceh. Akan tetapi khususnya terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sehingga mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap masyarakat sebagai Pelapor dan terhadap Notaris sebagai Terlapor, serta tidak adanya kepastian hukum terhadap Protokol Notaris yang Notarisnya sudah meninggal.
Disarankan Kementerian Hukum dan HAM supaya tetap konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang telah menjadi komitmennya. Pengawasan terhadap Notaris, kiranya benar-benar dapat dilaksanakan secara maksimal.
Kata Kunci: Kevakuman Jabatan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Notaris.

ABSTRACT According to Article 67 of UUJN, the behavior and implementation of notary positions needs supervision by the Government. The supervision is carried out by the Minister of Law and Human Rights by forming a Supervisory Assembly. According to Article 69 of the UUJN, the Notary Supervisory Assembly is appointed for a term of 3 (three) years and can be reappointed. Especially the Notary Regional Supervisory Assembly (MPWN) of Aceh Period 2017-2020 which ended its term on September 28, 2021, the Minister of Law and Human Rights did not appoint MPWN for the next period for approximately 8 (eight) months. During that time MPWN Aceh was in a vacuum and supervision of notaries did not run as expected. This research aims to find out and explain the cause of the vacuum of the Aceh MPWN position, the implementation of supervision of Notaries who commit violations during the occurrence of the aceh MPWN office vacuum and the legal consequences arising from the vacuum of the Aceh MPWN position. This research is empirical juridical research that is, conducting research conducted by looking at the reality that exists in practice.The research approach used the conceptual approach. Data is mainly collected through field research and literature research. Legal data/materials are analyzed by means of qualitative analysis. The results showed that the cause of the vacuum of the Aceh MPWN position, because the Minister of Law and Human Rights was late in issuing a Decree on the Appointment of MPWN Members due to negligence or errors made by employees of the Directorate General of AHU of the Ministry of Law and Human Rights in Jakarta. During the vacuum of MPWN Aceh supervision and construction of Notaries continues to be carried out especially by the Aceh Kemenkumham Kanwil. But especially against notaries who commit violations, it cannot be implemented. Thus resulting in the absence of legal protection and legal certainty to the public as a Whistleblower and against notaries as Reported, and the absence of legal certainty to the Notary Protocol whose Notary has died. It is recommended by the Ministry of Law and Human Rights to remain consistent with the policies that have become committed.Supervision of notaries, may really be implemented to the maximum. Keywords: Office Vacuum, Notary Region Supervisory Assembly, Notary.