Electronic Theses and Dissertation

Pasal 25 dari mengatur yurisdiksi International Centre for the Settlement of investment Dispute (ICSID). Yurisdiksi Centre adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul secara langsung dari penanaman modal, antara negara-negara peserta dan warga negara dari negara-negara peserta lainnya, yang disetujui secara tertulis oleh para pihak dan tidak dapat ditarik secara sepihak. Sengketa yang timbul langsung dari investasi permasalahan dalam penelitian ini adalah aturan dan yurisdiksi Konvensi ICSID, dan mekanisme penyelesaian sengketa Churchill Mining Plc dan Planet Mining Ltd Pty v republik Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan yurisdiksi ICSID dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Churchill Mining plc dan Planet Mining Pty Ltd terhadap Indonesia di ICSID.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan dan informasi hukum pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
ICSID memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan antara pemerintah Indonesia dan Churchill Mining plc karena Churchill Mining adalah 1) investor asing yang berinvestasi di Indonesia melalui PT. ICD dan mengadakan perjanjian dengan investor lokal Indonesia yang juga menanggung kerugian atas pencabutan IUP anak perusahaan PT. Ridlatama; 2) Indonesia merupakan negara anggota ICSID; dan 3) Bilateral Investment Treaty dapat menjadi acuan adanya klausul berupa pactum de compromittendo yang telah disepakati Indonesia secara tertulis untuk membawa penyelesaian sengketa di negaranya ke ICSID.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan lebih berhati-hati dalam memantau dan memberikan izin usaha pembangunan kepada investor sebelum berinvestasi di suatu lingkungan, termasuk keabsahan dan keaslian dokumen perizinan. Karena itu, para pihak tidak mencari celah untuk melanggar peraturan yang ada.

Article 25 of the convention regulated the jurisdiction of international Centre for the Settlement of investment Dispute (ICSID). The jurisdiction of the Centre is to settle a dispute arising directly out of investment, between contracting states and national of another contracting states, which the parties consent in writing and cannot withdraw unilaterally. A dispute arising directly out of investment the problems on this research are the rules and jurisdiction of ICSID Convention, and the mechanism resolving disputes over Churchill Mining Plc and Planet Mining Ltd Pty v republic of Indonesia. This study aims to analyze the jurisdictional rules of ICSID and how the dispute resolution mechanism of Churchill Mining plc and Planet Mining Pty Ltd against Indonesia on ICSID. This research used normative legal research conducted by collecting legal materials. The collection of legal materials is carried out using the literature study method by collecting legal materials and information in primary, secondary, and tertiary legal materials. ICSID has jurisdiction to handle disputes between the Indonesian government and Churchill Mining plc because Churchill Mining is 1) foreign investors who invest in Indonesia through PT. ICD and entered into an agreement with a local Indonesian investor who also bears the loss for the revocation of the IUP of a subsidiary of PT. Ridlatama; 2) Indonesia is an ICSID member country ; and 3) The Bilateral Investment Treaty can be a reference for the existence of a clause in the form of a pactum de compromittendo that Indonesia has agreed in writing to bring the settlement of disputes in its country to ICSID. The central government and local governments are expected to be more careful in monitoring and granting development business permits to investors before investing in an environment, including the validity and authenticity of licensing documents. Therefore, parties do not look for loopholes to violate existing regulations.