Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
IDA ELVERA RAMBE PERBANDINGAN KEBIJAKAN INDONESIA
DAN MALAYSIA DALAM PENANGANAN
PENGUNGSI SELAMA MASA PANDEMI
COVID-19
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 92) pp.,bibl.,tabl.,

(Enzus Tinianus, S.H., M.H.)
Pengungsi (Refugees) dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah
orang-orang yang disebabkan oleh kecemaasan akan persekusi karena alasan ras,
agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, berada diluar
negara kewarganegaraannya dan tidak mau memanfaatkan perlindungan negara
itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan berada di luar negara
dimana ia sebelumnya bertempat tinggal, sebagai peristiwa-peristiwa tersebur
tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau kembali ke negara itu.
Penanganan pengungsi sudah diatur dalam instrumen hukum internasional yaitu
Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun sehubungan dengan pandemi Covid-19
para pengungsi tidak mendapakan penanganan yang cukup karena tidak ada
pengaturan yang jelas tentang penanganan pengungsi selama masa pandemi
Covid-19 di Indonesia dan di Malaysia. Sebagai kelompok yang rentan dan
terpinggirkan di masyarakat, pengungsi sangat berisiko terpapar virus Covid-19.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum
internasional tentang penanganan pengungsi dan membandingkan kebijakan
penanganan pengungsi di Indonesia dan kebijakan penanganan pengungsi di
Malaysia.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian
hukum normatif dimana kajian utamanya adalah data sekunder berupa Konvensi
1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, Perpres Nomor 125 Tahun
2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, dan Immigrant Act 1959/63
tentang penanganan imigrasi di Malaysia.
Hasil penelitian ini menunjukkan penanganan pengungsi selama masa
pandemi Covid-19 diatu dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dimana
menyebutkan tentang hak-hak pengungsi di dalamnya. Perbandingan penanganan
pengungsi di Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 sudah
mengatur di dalam tentang penanganan pengungsi selama masa pandemi Covid19

dimana di dalamnya menjelaskan tentang pengungsi yang terkena penyakit
menular dan berbahaya. Sedangkan di Malaysia berdasarkan Immigrant Act
1959/63 tidak mengatur tentang penanganan pengungsi di dalamnya.
Disarankan perlunya dikeluarkan suatu regulasi turunan yang bersifat
khusus untuk penanganan pengungsi selama masa pandemi Covid-19 di
Indonesia. Walaupun Indonesia sudah memiliki Perpres Nomor 125 Tahun 2016
tentang penanganan pengungsi dari luar negeri akan tetapi Perpres ini tidak
mengatur secara jelas penanganan pengungsi pada masa seperti pandemi Covid-19
saat ini.
2021
i

-