Electronic Theses and Dissertation

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH)

Maman Supriadi
Darmawan
Teuku Muttaqin Mansur

Abstrak
Ketentuan hukum acara perdata mengenai kompetensi relatif Peradilan terdapat pada Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan atau permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Termohon berdomisili, Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Pemohon yang akan mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan cerai talak harus diajukan ke Mahkamah Syar’iyah dimana bertempat tinggal Termohon. Namun berdasarkan putusan pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dari tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 7 (tujuh) putusan yang diajukan oleh Pemohon bukan ke Mahkamah Syar’iyah wilayah hukum yuridiksi Mahkamah Syar’iyah tempat tinggal Termohon, Majelis Hakim telah diputuskan dengan mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan putusan Verstek.
Penelitian ini bertujuan, untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam mengabulkan gugatan cerai talak yang bukan kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon bukan kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti Pendekatan perundang-undangan (statute Approach), Pendekatan Historis (Historical approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Kajian analisis ini akan didukung dengan teori kepastian hukum, teori kewenangan dan teori Keadilan.
Hasil penelitian. Majelis Hakim mengabulkan putusan verstek (1) berdasarkan ketentuan Peradilan Agama. Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 49 huruf a angka 9 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2) Termohon tidak mengajukan eksepsi, persidangan melanggar kewenangan relatif mengadili perkara cerai talak, sehingga menurut Termohon persidangan tersebut tidak sah secara hukum. (3) Hak Jawab Termohon dianggap gugur oleh Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan persamaan di depan hukum, dengan demikian putusan tersebut secara kaedah hukum tidak berpedoman pada aturan hukum sehingga putusan tersebut tidak sah secara hukum. Rumusan masalah kedua terkait dengan akibat hukumnya ialah dalam putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagaimana data diatas, telah ternyata menimbulkan dampak yang merugikan Termohon dan anak Termohon. Putusan-putusan tersebut dapat dikatakan tidak sah secara hukum karena telah melanggar kaidah hukum perceraian, karena telah ternyata Majelis Hakim mengabaikan hak-hak Termohon sebagaimana dalam ketentuan UU Perkawinan, KHI dan PERMA yang menjadi dasar mengadili dan memutuskan perkara perceraian.
Disarankan kepada Mahkamah Agung atau Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk mengawasi dan meninjau ulang putusan yang telah di putus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang telah mengadili perkara perceraian talak yang diajukan oleh Pemohon bukan ke Mahkamah Syar’iyah tempat dosimili Termohon dan di sarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh agar pada setiap putusaanya untuk mengedepankan pemenuhan hak-hak perempuan dan hak-hak anak sebagai bagian yang terdampak dalam putusan tersebut.

Kata Kunci: Cerai Talak, Kewenangan Mahkamah Syar’iyah, Perceraian.

AUTHORITY OF THE SYAR'IYAH COURT IN TALAK DIVORCE CASE (RESEARCH STUDY AT SYAR'IYAH COURT OF BANDA ACEH) Maman Supriadi * Darmawan ** Teuku Muttaqin Mansur *** Abstract The provisions of civil procedure law regarding the relative competence of the Judiciary are contained in Article 118 Paragraph 1 HIR or Article 142 R.Bg jo Article 66 of Law No. 50 of 2009 on the Second Amendment to Law No. 7 of 1989 on Religious Justice. Based on Article 118 Paragraph 1 HIR states that a lawsuit or application submitted by the Applicant must be filed in accordance with the legal area of the Domiciled Respondent, Based on the provisions of which an Applicant who will file for divorce from talaq against the Respondent on the grounds as stipulated in Article 19 letter f of Law No. 16 of 2019 concerning Changes to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Talak divorce application must be submitted to the Syar'iyah Court where the Respondent resides. But based on the decision at the Syar'iyah Banda Aceh Court from 2018 to 2019 there were 7 (seven) rulings submitted by the Applicant not to the Syar'iyah Court of jurisdiction of the Syar'iyah Court where the Respondent lived, the Panel of Judges has been decided by granting the petitioner's application with the Verstek ruling. This research aims, to explain and analyze legal considerations by Syar'iyah Court Judges in Banda Aceh in granting talaq divorce lawsuits that are not the relative authority of the Banda Aceh Syar'iyah Court and to explain and analyze the legal consequences of the talaq divorce ruling filed by the Applicant is not the relative authority of the Syar'iyah Banda Aceh Court. This research is normative juridical research. Normative juridical research is a method of legal research conducted by examining library materials such as statute approach, historical approach, case approach and conceptual approach. This analysis will be supported by the theory of legal certainty, the theory of authority and the theory of Justice. Results of research. The Panel of Judges granted the verdict of verstek (1) based on the provisions of the Religious Justice. The judge was guided by the provisions of Article 49 letter a number 9 and Article 66 paragraph (1) of Law No. 50 of 2009 on the Second Amendment to Law No. 7 of 1989 on Religious Justice. (2) The Respondent does not file an exception, the trial violates the relative authority to prosecute divorce cases talaq, so according to the Respondent the trial is not legally valid. (3) The Right of Answer of the Respondent is considered to be fallen by the Panel of Judges contrary to equality before the law, thus the ruling is legally not guided by the rule of law so that the ruling is not legally valid. The formulation of the second problem related to the legal consequences is that in the decision that has been decided by the Syar'iyah Banda Aceh Court Of Justice as the data above, has turned out to have a detrimental impact on the Respondent and the Respondent's child. These rulings can be said to be legally invalid because they have violated the rules of divorce law, because it has turned out that the Panel of Judges ignored the rights of the Respondent as in the provisions of the Marriage Law, KHI and Perma which is the basis for adjudicating divorce cases. It is recommended to the Supreme Court or the Supreme Court Supervisory Board (Bawas MA) to supervise and review the verdict that has been broken by the Panel of Judges of the Syar Court; iyah Banda Aceh who has tried the talaq divorce case submitted by the Applicant not to the Court of Syar; iyah domicile Termohon and sent to the Panel of Judges of the Syar'iyah Court Banda Aceh so that at every break to prioritize the fulfillment of women's rights and children's rights as affected parts. in that ruling. Keywords: Divorce Talak, Authority of Syar'iyah Court, Divorce.