Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE)
Pengarang
ANDRY SYAIFULLAH - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Rizanizarli - 196011151989031002 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1703101010217
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2021
Bahasa
Indonesia
No Classification
343.076 92
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
ANDRY SYAIFULLAH :PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Lhokseumawe)
2021
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(VI, 55 ) pp, tbl, bibl
Dr.Rizanizarli, S.H.,M.H.
Pasal 93 (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu
setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp.2.000.000.000.00 Yang mana ketentuan pidana tersebut merupakan ancaman
berat, tapi masih ada yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun dalam
kenyataan tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin masih tetap terjadi.
Adapun tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor faktor
terjadinya tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin, hambatan
penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin, dan
upaya dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki
surat izin.
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis
empiris, yang mana diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer, yaitu data
penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan, dan data
sekunder yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, tinjauan kepustakaan, serta
karya ilmiah seperti jurnal dll.
Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab penangkapan ikan tanpa
memiliki surat izin penangkapan ikan, faktor internal, faktor dan ekternal. Adapun
hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin
adalah sebagai berikut Rendahnya pendidikan terhadap pelaku, kurangnya sumber
daya manusia, belum berkembangnya lembaga pengawasan yang lebih baik,
kurangnya kelengkapan sarana dan fasilitas dan kurang koordinasi antar penegak
hukum.Upaya dalam menangulangi tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin
yaitu melaksanakan secara maksimal dengan melakukan upaya represif dan upaya
preventif.
Diharapkan kepada pihak pemerintah untuk lebih mengoptimalkan kembali
terhadap implementasi aturan surat izin penangkapan ikan (SIPI), sehingga dalam
upaya penggulangan tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin, pihak penegak
hukum dapat meminimalisir terhadap tindak pidana tersebut, dan disarankan kepada
pihak masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan ikan tanpa izin.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CALANG). (FADHIL HENDRI, 2024)
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LANGSA) (DALILLA NADIFA, 2024)
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (SUATU PENELITIAN DI DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA POLDA ACEH) (FEDITIA RAMADHAN, 2022)
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API TANPA IZIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (Evan Munandar, 2018)
PENERAPAN PIDANA SUBSIDAIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (REZKY KURNIAWAN, 2021)