Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur
bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan
bantuan hukum dan bantuan lainnya”.”“Dalam hal pemberian bantuan hukum ini tentu
melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi anak-anak korban atau pelaku tindak
pidana.”Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak
Korban dan Anak Saksi. Perpres tersebut merupakan amanat langsung dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah menegaskan kembali
bahwa setiap anak Indonesia, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak
Korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) berhak atas pemenuhan hak
dan rasa aman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal penderitaan atau
kerugian yang bersifat materil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pidana
yang dilakukan oleh orang lain, sudah sepantasnyalah pelaku perbuatan pidana (orang lain
tersebut) yang menyediakan ganti rugi. Restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks
hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab
pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan
tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini
tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih
menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.
Di Aceh Jaya sendiri masih terdapat perlindungan hukum yang belum dapat diterapkan
dalam pelaksanaan Restitusi kasus kejahatan seksual terhadap anak.”“Hal ini dikarenakan
karena si anak maupun keluarganya enggan datang ke Kantor Polres Aceh Jaya untuk kelanjutan
penyelidikan.”“Meskipun pihak penyidik sudah berkali-kali mengirim surat pemanggilan


melalui keuchik setempat, namun sering tidak membuahkan hasil, sehingga pihak Polres dan
P2TP2A yang harus jemput bola ke lapangan.”“Tidak jarang unit PPA Polres Aceh Jaya
bekerjasama dengan unit P2TP2A Aceh Jaya berangkat ke kediaman korban untuk meminta
keterangan terkait adanya laporan kejahatan seksual yang menimpa si anak.”
Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, banyak
hambatan-hambatan yang menyebabkan sehingga perlindungan hukum terhadap anak sebagai
korban tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya.”“Hambatan-hambatan tersebut ada yang
berasal dari korban atau keluarga korban itu sendiri, ada juga yang berasal dari luar.”“Hambatan
ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk berupaya lebih keras lagi
dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat khusunya anak-anak korban kejahatan.”
Image polisi yang terkesan sebagai petugas yang menangkap dan memenjarakan orang membuat
korban merasa ketakutan saat mengetahui kalau dia akan berhadapan dengan polisi.”“Ba PPA
Polres Aceh Jaya menyebutkan bahwa dimata anak-anak polisi masih merupakan sosok yang
ditakuti.”“Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedalaman termasuk
di kota Calang sendiri orang tua masih sering salah dalam memberi penjelasan kepada anak-
anaknya tentang tugas seorang polisi.”





LEGAL PROTECTION THROUGH RESTITUTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL
CRIMES" (Research in Aceh Jaya District)
Erlin Ritonga*
ABSTRACT
Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection stipulates that "Every child who
is a victim or perpetrator of a criminal act is entitled to legal aid and other assistance."
Advocates are, of course, involved in providing legal assistance for child victims or
perpetrators of criminal acts per Presidential Regulation (Perpres) Number 75 of 2020 on the
Implementation of the Rights of Child Victims and Witness Children. The Perpres is a direct
mandate of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The government
reaffirms that every Indonesian child, especially children who are victims of criminal acts
(Child Victims) and children who are witnesses to criminal acts (Child Witness), is entitled to
the fulfillment of rights and a sense of security according to statutory requirements provisions.
In terms of suffering or material loss experienced by the victim due to a criminal act
committed by another person, it is appropriate that the perpetrator of the criminal act (the other
person) provides compensation. As in the relationship between the perpetrator and the victim,
victims' restitution is a manifestation of the resocialization of the perpetrator's responsibility as a
citizen. The resocialization process is expected to be able to instill a sense of social responsibility
in the perpetrator. Therefore, the value of restitution does not lie in its efficacy in helping the
victim but serves as a tool to make the perpetrators more aware of their "debt" to the victim.
In Aceh Jaya itself, there are still legal protections that cannot be applied when
implementing the restitution in cases of sexual crimes against children. The child and his family
are reluctant to come to the Aceh Jaya Resort Police (Polres) Office to continue the
investigation. Although the investigators have repeatedly sent a summons to the local Keuchik
*Master Student at Syiah Kuala University Law School

(chief), they are often neglected, so the Police and P2TP2A have to be proactive. Sometimes the
Aceh Jaya Police's Women and Child Protection (PPA) unit, in collaboration with the Aceh Jaya
P2TP2A, went to the victim's residence to ask for information regarding reports of sexual
crimes that befell the child."

There are many obstacles in providing legal protection for child victims of sexual crimes.
So that the legal protection of children as victims cannot be carried out correctly, some of these
obstacles come from the victim or the victim's family, and some come from external factors. This
obstacle is a challenge for the Aceh Jaya District Government to try even harder in protecting the
community, especially children who are victims of crime.

The portrait of the Police as officers who "arrest and imprison people" makes victims feel
frightened when they find out that they have to face the Police. PPA unit of Polres Aceh Jaya
said that in children's eyes, the Police are still a feared figure. It happens because most parents
who live in rural areas, including in the city of Calang, are still often wrong in explaining to their
children about the duties of a police officer."




*Master Student at Syiah Kuala University Law School

Tidak Tersedia Deskripsi