Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
Pengarang
Cici Ayu Deanti - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1710104010013
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021
Bahasa
Indonesia
No Classification
320.6
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Berdasarkan Permenpan Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dapat menjadikan sebuah solusi dari pelayanan publik yang masih belum terintegrasi antara pelayanan pusat dengan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat. Setiap daerah Kota ataupun Kabupaten di Indonesia harus ikut berkontribusi dengan melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar, dan dalam proses penyelenggaraanya masih mengalami permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apa kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar serta faktor penghambat dan pendorong dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar, agar mempermudah masyarakat mendapatkan Pelayanan. Dalam proses Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik masih adanya faktor penghambat yaitu anggaran yang belum memadai, dan membuat sebagian bangunan yang akan dijadikan Mal Pelayanan Publik masih dalam keadaan yang membutuhkan perbaikan, terkait fasilitas dan aplikasi yang seharusnya sudah tersedia di Mal Pelayanan Publik hingga saat ini belum dapat tersedia, Dan membuat Mal Pelayanan Publik belum dapat beroperasi hingga saat ini sedangkan faktor pendorong hanya antusias masyarakat Kabupaten Aceh Besar saja. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan hambatan yang ada dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, agar Mal Pelayanan Publik dapat segera beroperasi dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar bisa segera mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Mal Pelayanan Publik, Aceh Besar.
Tidak Tersedia Deskripsi
KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS: PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK) (DENNY WIAS, 2021)
PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI GAMPONG BLANG UYOK KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR) (MUNANDAR, 2019)
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI ANALISIS PROGRAM PEMERINTAH ACEH TAHUN 2012-2017) (IHDAL HUSNAYAIN, 2019)
PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIKRN(STUDI KASUS DI KECAMATAN BLANGJERANGO DAN KUTA PANJANG KABUPATEN GAYO LUES) (Sofyan Efendi, 2014)
ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG API BURNI TELONG (Rizki Wan Okta B, 2018)