Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
RIDHO BRILIAN ;
LAKSAMANA
2021


Mustakim, S.H., M.H.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Juncto pasal 1 ayat , pasal 2, dan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), dapat disimpulkan bahwa UUPK bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa studio rekaman di Kota Banda Aceh, tanggung jawab pelaku usaha studio rekaman terhadap konsumen yang mengalami pelanggaran hak atas konsumen pengguna jasa studio rekaman di Kota Banda Aceh, dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas pelanggaran hak konsumen pengguna jasa studio rekaman di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara terhadap responden dan informan. Untuk menunjang data primer maka dibutuhkan data sekunder dengan cara menelaah peraturan terkait, khususnya UU Perlindungan Konsumen, serta literatur hukum lainnya.
Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Banda Aceh masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, disamping itu faktor lain adalah kurangnya peran pemerintah dan instansi terkait dalam mengedukasi masyarakat terkait UUPK. Pertanggung jawaban pelaku usaha studio rekaman konsumen belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini dikarenakan ketidaktahuan konsumen dan pelaku usaha akan keberadaan UUPK sehingga konsumen tidak memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Banda Aceh
belum sesuai dengan UUPK, bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPK yaitu upaya preventif dan represif, namun yang terjadi di Wilayah Banda Aceh, tidak ada satupun konsumen pengguna jasa studio rekaman yang melaporkan pelanggaran yang terjadi atas kerugian yang diderita. Hal ini menyebabkan tidak adanya tindakan hukum kongkret dari penegak hukum.
Saran kepada konsumen, penting bagi konsumen untuk menjadi konsumen cerdas, kepada pelaku usaha diharapkan dapat melakukan usahanya berlandaskan asas-asas UUPK, untuk pemerintah diharapkan dapat terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya UUPK agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.?

Tidak Tersedia Deskripsi