Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TANGGUNG JAWAB MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAA…
Ridho Brilian Laksamana
Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) pada tingkat K…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA STUDIO REKAMAN (SUATU PENELITIAN…
RIDHO BRILIAN LAKSAMANA
ABSTRAK RIDHO BRILIAN ; LAKSAMANA 2021 Mustakim, S.H., M.H. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Juncto pasal 1 ayat , pasal 2, dan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), dapat disimpulkan bahwa UUPK bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanya dari ekses negatif pemakaian barang dan/at…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya