Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR 14/PID.B/2005 /PN-LSK TENTANGRNTINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Pengarang
Nurul Akla - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1003101020098
Fakultas & Prodi
Fakultas / / PDDIKTI :
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2014
Bahasa
Indonesia
No Classification
345.05
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
NURUL AKLA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON No. 14/Pid.B/2005/PN-LSK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60) pp., tbl, bibl., app
NURSITI, S.H., M.HUM
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan terhadap orang atau makar mati yang disebut moord (pembunuhan berencana), yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu: “Barang siapa sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Studi kasus ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 14/Pid.B/2005/PN-LSK tentang pembunuhan berencana dimana terdakwa bersama dengan empat orang rekan kerjanya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap satu keluarga dengan menggunakan racun mercuri. Terdakwa dibebaskan oleh hakim karena seluruh proses pembuktian yang dihadirkan ke persidangan tidak dapat meyakinkan hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.
Tujuan studi kasus ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menilai proses pembuktian dalam persidangan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 168 KUHAP dan pertimbangan hakim yang dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
Metode penelitian bersifat deskriptif normatif dengan memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, selain itu juga melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah kurang cermat dalam menghadirkan saksi mahkota dan saksi-saksi yang memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan. Pada dasarnya keseluruhan alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini visum et refertum telah memiliki kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun hakim menyatakan terdakwa bebas dari tuntutan hukum.
Disarankan kepada jaksa penuntut umum untuk lebih cermat dalam menghadirkan saksi dipersidangan sehingga tidak menjadi saksi yang meringankan bagi terdakwa. Hakim diharapkan juga dapat berlaku adil dan bijaksana dalam mengkaji berbagai kemungkinan yang terkait dengan rekayasa dan tekanan-tekanan yang mungkin ditujukan kepada saksi sehingga tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
Tidak Tersedia Deskripsi
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUKON NOMOR 224/PID.B/2013/PN-LSK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (nadya dimas riandini, 2016)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/PID/2017 TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA (HAIKAL AUDIA, 2019)
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR: 66/PID.B/2014/PN.AMP TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (T.ERU FADHILLAH, 2017)
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ISTRI DAN ANAK KANDUNG (SUATU PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI MEULABOH) (Rahmad Ramadhan, 2018)
DISPARITAS PEMIDANAAN DITINJAU DARI KEADILAN BERBASIS EKPEDIENSI PADA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Dian Alifya, 2022)